JAYAPURA. ODIYAIWUU.com — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Papua mencatat, sejak 2007 hingga 2023 kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogeya di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan melakukan 65 aksi kejahatan.
“Kejahatan yang dilakukan tersebut diketahui terdiri dari 31 aksi penembakan, 16 aksi kontak tembak, 8 aksi penyerangan, 3 aksi pembantaian, dan 2 aksi pembakaran,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, SH, SIK, M.Kom melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com dari Jayapura, kota Provinsi Papua, Selasa (14/2).
Menurut Benny, tak hanya aksi kejahatan namun Polri mencatat kelompok Kogeya juga telah melancarkan serangkaian aksi seperti satu aksi pembunuhan, satu aksi pemerkosaan, satu aksi penganiayaan, satu aksi pengancaman, dan satu aksi penyanderaan pilot.
Selain itu, lanjut Benny, menyusul aksi KKB di wilayah Nduga, Polda Papua sudah menerbitkan 16 daftar pencarian orang (DPO) untuk dilakukan tindakan hukum.
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri, SIK menambahkan, pihaknya berharap agar Egianus Kogeya beserta kelompoknya tidak lagi melakukan beragam aksi yang dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
“Saya selaku Kapolda Papua menegaskan bahwa saya tidak akan memberikan ruang kepada pelaku kriminal bersenjata yang kerap menganggu proses pembangunan di tanah Papua,” ujar Fakhiri yang juga petinggi Polri putra asli Papua.
Fakhiri menegaskan, hal itu bukan hanya tentang aparat keamanan tetapi juga perlu ada keaktifan dari para tokoh lokal, terlebih Bupati Nduga untuk melakukan pendekatan serta membangun komunikasi sehingga pihaknya dapat mengetahui apa maksud dan tujuan Kogeya.
Penjabat Bupati Nduga Namia Gwijangge, S. Pd, M.Si saat mendampingi Fakhiri mengaku, terkait masyarakat yang hingga kini melakukan eksodus dari kampung halamannya telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga.
“Hingga kini sudah banyak masyarakat yang mengamankan diri dan kami telah memberikan fasilitas berupa tempat penampungan serta kebutuhan bahan makanan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dibalik ketakutannya akan rasa takut yang diakibatkan Kelompok egianus tersebut,” ujar Gwijangge.
Gwijangge mengatakan, terkait Captain Pilot Susi Air Philips Max Marthin yang hingga kini masih disandera KKB, pihaknya akan berupaya secepatnya untuk dapat diserahkan dalam keadaan selamat. Namun, ia memohon dukungan masyarakat serta keluarga agar hal ini dapat diselesaikan secepatnya.
Aktivis dan pejuang HAM Papua Theo Hesegem sebelumnya meminta perlu segera dibentuk tim khusus guna membebaskan Philips Marthin di Nduga. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu disandera anggota TPNPB-OPM pimpinan Kogeya setelah pesawat diserang di Lapangan Udara Paro, Distrik Paro, Nduga, Selasa (7/2) waktu setempat.
Dalam penyerangan tersebut, anggota TPNPB-OPM juga membakar pesawat milik maskapai Susi Air. Selain menahan Philips Marthin, lima penumpang juga dikabarkan masih dalam penguasaan pasukan TPNPB-OPM.
“Untuk membebaskan Philips Marthin, butuh tim khusus untuk melakukan pendekatan dengan berbagai pihak baik pemerintah Nduga, tokoh agama, adat, pemuda, LSM, dan perempuan. Pihak-pihak tersebut diharapkan memberikan masukan, saran kepada tim pencari penyanderaan Philips Marthin. Namun, saya belum tahu apakah tim itu sudah dibentuk atau belum,” ujar Theo Hesegem kepada Odiyaiwuu.com dari Wamena, Jumat (10/2).
Menurut Theo, perlu segera dibentuk tim khusus yang melibatkan pihak-pihak di atas guna membebaskan Philips Marthin. Pihaknya juga menyesalkan sikap anggota TPNPB-OPM pimpinan Kogeya yang membakar pesawat dan menyandera Marthin. Seharusnya, kata Theo, pesawat Susi Air tidak perlu dibakar karena pesawat itu melayani masyarakat ke daerah-daerah terpencil. Pilot itu juga memberikan pelayanan masyarakat.
Theo mengaku, menyayangkan aksi pembakaran pesawat Susi Air disertai penyanderaan pilot karena mengganggu stabilitas bangsa Indonesia. Aksi itu mungkin dianggap sebagai salah satu cara mendesak pemerintah Indonesia dan dunia Internasional untuk mengakui perjuangan penentuan nasib sendiri. Papua merdeka.
“Saya sangat mengharapkan kepada saudara Egianus Kogeya dan teman-temannya agar pilot dan 15 orang yang disandera pada 7 Februari 2023 itu segera dibebaskan. Ia juga bersyukur karena kabarnya 15 warga yang disandera sudah dibebaskan aparat keamanan atas kerja sama dengan masyarakat,” lanjut Theo. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
