Ketua KI Provinsi Papua Wilhelmus Pigai: PPID Garda Terdepan Keterbukaan Informasi Publik - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan

Ketua KI Provinsi Papua Wilhelmus Pigai: PPID Garda Terdepan Keterbukaan Informasi Publik

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua Wilhelmus Pigai

Loading

JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua Wilhelmus Pigai mengatakan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID memiliki peranan penting dan merupakan garda terdepan dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik baik di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga badan publik lainya seperti organisasi non-pemerintah, di mana sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan atau bantuan luar negeri.

Menurut Wilhelmus, Pasal 1 angka 9 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyebutkan, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyampaian, dokumentasi, penyedia dan atau pelayanan informasi di badan publik.

“Sebagai garda terdepan, PPID yang akan berhadapan dengan setiap pemohon informasi yang ingin mendapatkan informasi badan publik terkait anggaran dan program atau informasi publik lainnya yang dibutuhkan,” ujar Wilhelmus melalui keterangan yang diterima Odiyaiwuu.com di Jayapura, Papua, Rabu (18/1).

Menurut Wilhelmus, PPID wajib dibentuk oleh setiap badan publik baik di provinsi maupun kabupaten/kota hingga di tingkat pemerintahan kampung di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

PPID sendiri memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11 Permendagri Nomor 3 tahun 2017 menyebutkan, PPID bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi serta mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu. Selain itu, dalam sidang-sidang sengketa informasi publik (PSI), PPID juga yang akan hadir dalam setiap sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

Wilhelmus Pigai berharap agar badan publik baik di provinsi, kababupaten/kota maupun pemerintah kampung yang belum membentuk PPID dapat dibentuk dan didukung dengan alokasi anggaran dan ruang kerja yang memadai sehingga mereka dapat bekerja dengan baik.

Sedangkan bagi badan publik yang sudah membentuk PPID agar dapat menetapkan standar operasional prosedur (SOP) layanan informasi publik di setiap badan publik dan dapat menyajikan informasi berkualitas serta memudahkan masyarakat (pemohon) mengakses informasi publik yang dibutuhkan.

Menurut Wilhelmus, website adalah media yang mudah digunakan masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola dan dimiliki pemerintah sebagai badan publik. Melalui website, masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan badan publik, termasuk informasi terkait dokumen APBD dan dokumen-dokumen lainnya.

“Sa berhak tau. Ko berhak tau. Mari, kitorang bangun budaya keterbukaan di tanah Papua,” kata Wilhelmus, tokoh muda Papua Tengah dan bakal calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Tengah. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :