JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Selasa (10/1) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Dewan Pers menggelar rapat koordinasi terkait dengan dinamika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
“Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata. Berdasarkan riset dari Kementerian Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoaks semakin banyak di media sosial,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta.
Prasetyo mengharapkan agar pertemuan antar pihak, stakeholders tersebut rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar. “Kita harapkan pertemuan ini tidak berhenti di sini tetapi rutin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” kata Prastyo lebih lanjut.
Menurut Prasetyo, Polri pihaknya akan menggelar forum group discussion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid. Pertemuan itu untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoaks menjelang Pemilu.
“Januari ini Polri akan adakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memerikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoaks menjelang pemilu,” lanjut Prasetyo.
Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengatakan, dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers.
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023.
“Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok,” katanya.
Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, nantinya akan banyak TV digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.
“Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu,” ujarnya.
KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.
Perwakilan KPU Dohardo Pakpahan mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024. Perjanjian atau MoU juga sudah dilakukan dan diharapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.
Sedangkan Bawaslu menyampaikan, akan membahas antisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan. Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital.
Nurjaman Mochtar dari KPI mengatakan, fenomena yang terjadi saat ini di media sosial adalah konten dibalas dengan konten. Untuk itu, KPI meminta Dewan Pers sebaiknya membuat Undang-undang terkait dengan media sosial atau peraturan dewan pers bagi yang melakukan siaran di siaran lainnya. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
