JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Komunitas Analisis Papua Strategis (APS) meminta kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ir Budi Karya Sumadi membatakan mutasi terhadap Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura Willem Thobias Fofid ke Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
Permintaan tersebut beralasan mengingat sumber daya manusia (SDM) mumpuni seperti Thobias masih dibutuhkan di Papua untuk mengurus bidang kepelabuhan dan transportasi laut di bumi Cenderawasih.
“Kami merekomendasikan dan meminta Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi membatalkan mutasi Pak Willem Thobias Fofid selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura ke Mamuju,” ujar Ketua dan Founder APS Laus Deo Rumayom didampingi Ketua Lempeng Papua Pendeta Catto Mauri dan Direktur Riset APS sekaligus akademisi Universitas Cenderawasih Dr Richard Patty saat jumpa pers di Jayapura, Papua, Selasa (3/1).
Laus menilai, mutasi Thobias tidak sesuai dengan kebutuhan SDM mumpuni dalam bidang kepelabuhan dan transportasi laut. Saat ini, ujar Laus, Papua masih membutuhkan peranan Thobias untuk membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membenahi dan memajukan sektor kepelabuhanan dan transportasi laut di bumi Cenderawasih.
Permintaan APS tersebut disampaikan kepada Menteri Perhubungan RI usai menggelar rapat kordinasi bersama Pemprov Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam rangka memberikan respon terhadap informasi mutasi tersebut.
Menurut Laus, ada sejumlah pertimbangan yang diajukan APS kepada Menteri Perhubungan agar dipertimbangkan menunda mutasi Thobias dari Jayapura ke Mamuju. Pertama, Thobias masih dibutuhkan Pemprov Papua, Kota Madya Jayapura, dan Kabupaten Jayapura serta sejumlah kabupaten lain dalam mengawal Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP) di sektor kepelabuhanan, pelayaran dan transportasi laut.
Kedua, peranan Thobias masih sangat dibutuhkan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dalam memediasi penyelesaian konflik pembangunan Pelabuhan Depapre sudah diresmikan Presiden Joko Widodo.
Ketiga, Thobias adalah putera terbaik Papua sekaligus kebanggaan masyarakat Papua saat ini di lingkungan KSOP Jayapura dan Kementerian Perhubungan yang mampu memberikan sosialisasi dan edukasi di berbagai komunitas Papua. Komunitas tersebut baik tokoh agama, masyarakat adat, pelaku usaha, kelompok milenial, dan perguruan tinggi di tanah Papua tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap sukses tol laut dan konektivitas di tanah Papua.
Keempat, mempertimbangkan hadirnya tiga daerah otonom baru (DOB) provinsi di tanah Papua yang kini berjumlah empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah serta masih terbatasnya SDM kepelabuhanan, pelayaran dan transportasi laut yang responsif antropologis dan sosiologis sebagai pendekatan utama pembangunan di Papua.
Menurut Laus, sejak pekan ketiga Desember lalu, di internal APS informasi mutasi Thobias dari KSOP Kelas II Jayapura ke UPP Mamuju sudah terdengar. Karena itu, pihak APS meminta Menteri Perhubungan membatalkan mutasi Thobias ke Mamuju.
Sekadar diketahui, APS merupakan komunitas profesional putra-putri Papua dan mitra kerja pemerintah daerah dalam mengawal otonomi khusus Papua dan percepatan pembangunan provinsi paling timur Indonesia itu. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
