JAKARTA, ODIYAIWUU.com – Sejumlah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai, Sabtu (12/6) tiba di Jakarta. Para pimpinan dan anggota DPRD Dogiyai tersebut berniat menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin terkait sejumlah persoalan pembangunan di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.
Ketua Komisi C DPRD Dogiyai Elko Tebai mengemukakan, pihaknya bersama Ketua DPRD Elias Anou (PDIP) dan dua unsur pimpinan masing-masing Wakil Ketua I Simon Petrus Pekei (PPP), Wakil Ketua II Orgenes Kotouki (PBB) bersama rekan-rekan anggota lainnya seperti Yulianus Boga (PDIP), Arnoldus Iyai (PDIP), Vitalis Kegiye (Garuda), dan Bernardus Iyai (Demokrat) meninggalkan Mowanemani, kota Kabupaten Dogiyai menuju Jakarta.
“Kami datang mendampingi Bupati Dogiyai Pak Yakobus Dumupa untuk menyokong, mem-back-up sejumlah rencana kegiatan beliau bertemu Presiden Joko Widodo atau para menteri dan pimpinan kementerian dan lembaga terkait. Kami tahu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin punya komitmen kuat membangun tanah Papua, termasuk Dogiyai agar semakin maju dan sejahtera,” ujar Elko Tebai kepada Odiyaiwuu.com usai menyambangi kantor Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/6).
Menurut Elko Tebai, anggota DPRD dari Partai NasDem, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi melalui para menteri dan lembaga ialah masalah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Pusat yang belum masuk ke rekening kas daerah. Hingga kini, ujar Elko Tebai, gaji aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer di Dogiyai belum dibayar daerah.
“Kami juga harus back-up Pak Bupati terkait pembangunan sejumlah ruas jalan di Dogiyai. Kami sadar, banyak ruas jalan antarkampung sangat jauh, ratusan kilometer dengan topografi wilayah yang sulit. Selama ini Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Dogiyai sangat kesulitan membangun sejumlah ruas jalan antardistrik dan kampung dengan mengandalkan APBD Kabupaten,” ujar Elko Tebai.
Presiden Joko Widodo, jelas Elko Tebai, sudah berkomitmen memajukan daerah dengan membantu membangun ruas jalan di kampung-kampung, termasuk Dogiyai, untuk memudahkan lalulintas warga masyarakat mengatur distribusi barang kebutuhannya.
“Kami bersama Pak Bupati meminta bantuan Bapak Presiden Jokowi melalui kementerian dan lembaga agar mengubah status jalan daerah atau ruas jalan non status di Dogiyai menjadi jalan nasional agar dibiayai dengan APBN. Selama ini warga masyarakat kami masih sangat tertinggal dari pembangunan akses jalan karena APBD Kabupaten Dogiyai dan APBN Provinsi Papua belum mampu membiayai sendiri,” katanya.
Elko Tebai melanjutkan, kedatangannya di Jakarta bersama tiga pimpinan dan anggota DPRD Dogiyai masih harus menggunakan uang pribadi. Pasalnya, kalau menunggu ada uang perjalanan dinas dari daerah, maka sejumlah agenda penting Bupati Dogiyai di Jakarta, termasuk rencana bertemu sejumlah menteri atau pimpina lembaga terkait malah terkatung-katung. Akibatnya, pelayanan masyarakat dan agenda pembangunan Kabupaten Dogiyai terbengkelai.
“Perjalanan kami para anggota DPRD masih menggunakan uang pribadi. Saya memandang perlu membiayai dua orang lagi. Bahkan di internal DPRD Dogiyai, ada rekan Dewan yang mempersoalkan perjalanan dinas kami. Padahal, hingga Rabu (16/6) kami semua malah belum menerima uang perjalanan dinas. Namun demi rakyat dan daerah, pengorbanan adalah satu-satunya jalan yang kami ambil,” kata Elko Tebai.
Pihaknya mengatakan, ke depan seluruh anggota DPRD Kabupaten Dogiyai berniat juga menyambangi langsung pemerintah Pusat agar memerhatikan dengan sungguh-sungguh komitmen memajukan daerah-daerah di tanah Papua sesuai komitmen Presiden Jokowi membangun dan memajukan Papua sepenuh hati.
“Kami mengapresiasi niat dan komitmen baik Bapak Presiden Jokowi mulai periode pertama hingga periode kedua membangun Papua. Kami berharap agar pada periode kedua Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Kabupaten Dogiyai mendapat peningkatan status sejumlah ruas jalan kabupaten menjadi jalan nasional agar di-cover dengan APBN. Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Dogiyai sangat merindukan wujud komitmen Bapak Presiden,” kata Elko Tebai.
Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa megemukakan, selama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Oskar Makai, Pemkab Dogiyai sudah berusaha keras memacu pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan vital untuk mendukung efektivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di wilayah pegunungan Papua tersebut.
“Dari 10 distrik saat ini baru tujuh yang terhubung infrastuktur. Dalam rencana tahun ini Distrik Kamu Selatan dan Piyaiye akses jalan dari Mowanemani, kota Kabupaten akan terhubung. Tinggal Sukikai Selatan yang sulit karena membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 200 kilo meter. Nah, kalau kami bersandar pada APBD Kabupaten dan APBD Provinsi tentu sangat dulit,” ujar Bupati Dumupa kepada Odiyaiwuu.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/6).
Menurut Yakobus, sejak Dogiyai mekar dari induknya, Kabupaten Nabire, pada 4 Januari 2008 usia Dogiyai sudah memasuki tahun ke-13. Namun, sarana infrastruktur masih sangat minim sehingga roda pembangunan belum berjalan optimal. “Kita masih butuhkan sarana jalan raya yang dapat menghubungkan antara kampung dan distrik agar pelayanan pemerintahan bisa berjalan lancar sebagaimana di daerah-daerah lainnya di Indonesia,” kata Yakobus, mantan anggota Majelis Rakyat Papua.
Yakobus, lulusan Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta lebih jauh mengatakan, oleh karena tidak tersedianya infrastruktur yang memadai, maka untuk perjalanan dari satu kampung kampung yang lain bisa memakan waktu empat hari. “Meski jumlah penduknya tidak banyak kadang hanya sekitar 25 orang per kampung, namun penduduk itu adalah manusia yang harus dilayani pemerintah,” ujarnya. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
