Berita Terbaru :
Home » » Bagaimana Menyelesaikan “Sengketa” Pergantian Pejabat di Kabupaten Dogiyai?

Bagaimana Menyelesaikan “Sengketa” Pergantian Pejabat di Kabupaten Dogiyai?

Written By Odiyai Wuu on Rabu, 22 Juni 2016 | 18.10

Beberapa waktu lalu, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Dogiyai yang dicopot dari jabatannya pada eselon II, III, dan IV oleh (Pelaksana Tugas? atau Wakil?) Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos, menggelar aksi demonstrasi di Mowanemani. Mereka memprotes tindakan pencopotan tersebut, sekaligus mempersoalkan pengangkatan sejumlah pejabat yang menggantikan mereka. Alasannya, tindakan oleh (Pelaksana Tugas? atau Wakil?) Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos dianggap “tidak sah” atau “bertentangan dengan aturan perundang-undangan” yang berlaku.
Berdemonstrasi menyampaikan pendapat, termasuk mempersoalkan hal tertentu adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan aturan turunannya. Para ASN Kabupaten Dogiyai mempunyai hak untuk berdemonstrasi menyampaikan pendapat dan/atau protesnya berkaitan dengan tindakan oleh (Pelaksana Tugas? atau Wakil?) Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos yang mencopot mereka dan menggantinya dengan orang lain. Tetapi saya kira hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, apalagi jika (Pelaksana Tugas? atau Wakil?) Bupati, Herman Auwe, S.Sos tidak mau menghiraukan aksi protes tersebut. Sementara para ASN sendiri terus memprotesnya dengan cara aksi demonstrasi saja.
Agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan final, agar selanjutnya proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Dogiyai dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka saya mengusulkan ulang (karena sebelumnya juga pernah saya usulkan) agar masalah ini diselesaikan melalui “jalur hukum”. Para ASN Kabupaten Dogiyai yang merasa dirugikan, sebagai warga negara mempunyai hak dan posisi “legal standing” untuk mengajukan gugatan melalui jalur hukum. Karena masalah ini berkaitan dengan sengketa/perkara administrasi kenegaraan atau ketatanegaraan, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yang menjadi pokok gugatannya antara lain adalah (1) kedudukan/keabsahan kewenangan Herman Auwe, S.Sos sebagai pihak yang melakukan tindakan pergantian pejabat; dan (2) keabsahan Surat Keputusan (atau apapun namanya untuk maksud tersebut) yang mencopot dan mengangkat pejabat oleh Herman Auwe, S.Sos. Sementara yang menjadi pokok permohonan perkara antara lain adalah (1) membatalkan SK (atau apapun namanya untuk maksud tersebut) yang mencopot dan mengangkat pejabat oleh Herman Auwe, S.Sos; dan (2) mengaktifkan kembali para pejabat ASN Kabupaten Dogiyai yang telah dicopot.
Apabila pokok perkara dan permohonan ini dianggap melanggar atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka PTUN akan mengambulkan sebagian atau seluruh gugatan dan permohonan dan akan “memenangkan” para ASN Kabupaten Dogiyai sebagai pihak penggugat. Sebaliknya, apabila pokok perkara dan permohonan ini dianggap sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka PTUN akan menolak sebagian atau seluruh gugatan pemohon dan “memenangkan” pihak termohon. Dan apabila salah satu pihak keberatan dengan putusan PTUN, maka dapat naik banding hingga ada putusan final di Mahkamah Agung.
Kalau terjadi demikian, maka masalah ini akan selesai dan semua pihak (kemungkinan) akan menerimanya. Jika tidak, saya yakin (1) akan semakin terpecah-belahnya orang Mee di Kabupaten Dogiyai; (2) permusuhan antara sesama orang Mee di Kabupaten Dogiyai semakin tinggi; dan (3) proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Dogiyai tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, bahkan bisa gagal.
Sekarang terserah Anda saja. Saya hanya beritahu Anda.
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI