Berita Terbaru :
Home » , » Tradisi “Penjemputan” dan “Apel Akbar” di Kabupaten Dogiyai

Tradisi “Penjemputan” dan “Apel Akbar” di Kabupaten Dogiyai

Written By Odiyai Wuu on Selasa, 01 Maret 2016 | 19.13

Ilustrasi (Dok : Google)

Awal tahun lalu, sekelompok orang (masyarakat) “menjemput” Drs. Thomas Tigi di bandar udara Mowanemani dan diarak menuju kediamannya di Nuwaibutu, Mowanemani. Tidak lama kemudian, beliau memimpin “apel akbar” dengan melibatkan PNS, TNI, dan POLRI. Penjemputan dan apel akbar itu dilakukan setelah adanya isu beliau “bebas” dari kasus pidana Bantuan Sosial yang membelitnya.

Akhir tahun lalu, ketika saya berada di Mowanemani (ibukota faktual Kabupaten Dogiyai), secara kebetulan saya bertemu dengan Elimelek Dumupa di jembatan kali Tokapo. Dia mengenakan pakaian adat Mee lengkap dengan atribut koteka (ibo koteka), migaabai, amaapa-kagamaapa, dan ukaa-mapega. Saya bertanya, “Beh, kouko kaiya uwege?” Dia menjawab sambil bergurau, “Koya tou yokake ewokaa. Inike Auwe bupati kidi ebukaine. Itonago wadou komaida meipagi kiyokaa”. Saya menjawab, “Enaa kaa ebuketai”. Rupanya Elimelek adalah satu diantara sekian banyak orang yang hendak menjemput Herman Auwe, S.Sos setelah sebelumnya beliau ditetapkan menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Dogiyai. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan singkat (SMS) dari nomor handphone yang tidak saya kenal masuk ke hanphone saya. Bunyinya, “Seluruh PNS Dogiyai diharapkan untuk mengikuti apek akbar bersama Bupati Dogiyai yang baru.” Saya pun bertanya balik, “Ini dengan siapa? Kapan apel akbar?” Tak ada jawaban balasan dari pengirim pesan singkat (SMS) tersebut. Rupanya beberapa hari kemudian dilakukan apel akbar bersama Plt. Bupati Dogiyai dan PNS, TNI, dan POLRI di Mowanemani.

Beberapa hari lalu, pasca-putusan PTNU Jayapura dan Pangadilan Negeri Jayapura berkaitan dengan (1) keabsahan jabatan Plt. Bupati Dogiyai, Herman Auwe, Sos dan (2) kasus pidana dana Bantuan Sosial dengan tersangka Bupati Dogiyai, Drs. Thomas Tigi, beredar kabar akan dilakukan “penjemputan” Bupati Dogiyai, Drs. Thomas Tigi di Nabire dan Mowanemani, dan akan dilakukan “apel akbar” bersama Drs. Thomas Tigi dan PNS, TNI, dan POLRI di Mowanemani.

Apa maksud “penjemputan” dan “apel akbar”? Apakah kedua hal ini telah menjadi “tradisi” politik dan pemerintahan di Kabupaten Dogiyai?

Jika disimak dengan seksama, maka kegiatan “penjemputan” dan “apel akbar” yang telah dan hendak dilakukan tersebut, sesungguhnya mengandung dua kepentingan. Pertama, “show of power” (menunjukkan kekuasaan). Setelah adanya isu “pembebasan” Drs. Thomas Tigi dari kasus Bantuan Sosial, beliau hendak menunjukkan kekuasaan bahwa beliaulah Bupati Dogiyai dengan berbagai kewenangan yang melekat padanya. Setelah Herman Auwe, S.Sos ditetapkan menjadi Plt. Bupati Dogiyai, beliau hendak menunjukkan kekuasaanya bahwa beliaulah yang kini menjadi Plt. Bupati Dogiyai dengan berbagai kewenangan yang melekat padanya. Begitu juga, setelah PTUN Jayapura memenangkan gugatan Drs. Thomas Tigi, maka beliau juga hendak menunjukan kekuasaanya bahwa beliaulah yang kini menjadi Bupati Dogiyai dengan berbagai kewenangannya (beliau mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura berkaitan dengan kasus pidana Bantuan Sosial yang menyebabkan beliau dihukum penjara 1 tahun dan denda Rp 50.000.000,00). Kedua, mencari dukungan masyarakat. Dengan melakukan kegiatan “penjemputan” dan “apel akbar”, sesungguhnya keduanya hendak mencari dukungan masyarakat (secara bergantian dan berbalas-balasan) atas klaim keabsahannya sebagai pelaksana tugas bupati maupun bupati definitf Dogiyai.

Rupanya kegiatan “penjemputan” dan “apel akbar” telah menjadi “tradisi” politik dan pemerintahan di Kabupaten Dogiyai. Kedua hal ini dianggap sebagai cara dan sarana penegakkan kekuasaan sekaligus pencari dukungan masyarakat. Hal semacam ini dalam dunia politik kadang dianggap lumrah. Tetapi ada beberapa pertanyaan penting. Apakah hal tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan? Apakah hal tersebut sesuai dengan etika dan moral? Apakah hal tersebut adalah tradisi orang Mee? Apakah hal tersebut menyatukan masyarakat atau justru memecah belah masyarakat? Apakah hal tersebut berdampak positif atau negatif pada upaya pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat?

Apabila kesimpulan dari semua pertanyaan tersebut berdampak pada kegagalan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat, maka yang perlu disadari dan dilakukan kedepan adalah sebagai berikut. Pertama, seluruh proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Dogiyai harus dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Drs. Thomas Tigi maupun Herman Auwe, S.sos dan para pendukungnya (yang sebagiannya adalah orang-orang berpendidikan yang katanya paham aturan perundang-undangan) berhenti “bertengkar” untuk kepentingan jabatan dan kekuasaan dan silakan menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, jangan melibatkan masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan perebutan jabatan dan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, melanggar etika dan moral, dan mengabaikan nilai demokrasi dan kemanusiaan. Keempat, berhenti membangun opini dan isu yang tidak obyektif dan tidak rasional yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, perpecahan, dan kerusuhan di tengah masyarakat. Dan kelima, belajar dari pengalaman ini, mulailah berpikir kritis dan rasional untuk “menciptakan” Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai yang hebat di tahun 2017.

Sejak pembentukan Kabupaten Dogiyai tahun 2008, banyak orang aneh dan hal aneh di Kabupaten Dogiyai. Maka kekuasaan politik dan pemerintahan pun dilaksanakan dengan cara aneh. Rakyat pun diajak untuk menjadi “orang aneh” yang “hidup aneh”. Lama-lama nama “Kabupaten Dogiyai” berganti nama menjadi “Kabupaten Aneh”. Sekarang saatnya mengubah “Dogiyai Aneh” menjadi “Dogiyai Hebat”, agar “Dogiyai Dou Enaa” terwujud.

(Dumupa Odiyaipai
)
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI