Berita Terbaru :
Home » , » Siapa Bupati Dogiyai Sekarang?

Siapa Bupati Dogiyai Sekarang?

Written By Odiyai Wuu on Rabu, 02 Maret 2016 | 17.24

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Periode 2013-2017 (Tomas Tigi dan Herman Auwe)
Siapa Bupati Dogiyai sekarang? Ini menjadi pertanyaan penting bagi segenap masyarakat di Kabupaten Dogiyai sekarang. Pertanyaan ini wajar muncul sebab masing-masing pihak yang bertikai, entah Drs. Thomas Tigi dan pendukungnya maupun Herman Auwe, S.Sos dan pendukungnya mengklaim dirinya sebagai Bupati Dogiyai sekarang. Masing-masing pihak punya argumentasinya sendiri sebagai dasar pembenarannya. Lantas, siapa yang benar dan siapa yang salah?

Berikut beberapa catatan penting untuk membuktikan siapa Bupati Dogiyai sekarang.

Pertama, sebelum adanya Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (ada yang menyebutnya surat dari Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) mengenai penunjukkan Herman Auwe, S.Sos sebagai pelaksana tugas (Plt.) Bupati Dogiyai, yang sah sebagai Bupati Dogiyai adalah Drs. Thomas Tigi, sekalipun beliau telah menjadi tersangka kasus korupsi bantuan sosial waktu itu. Dan Herman Auwe, S.Sos adalah Wakil Bupati Dogiyai.

Kedua, sejak adanya Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (ada yang menyebutnya surat dari Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) mengenai penunjukkan Herman Auwe, S.Sos sebagai pelaksana tugas (Plt.) Bupati Dogiyai, maka yang menjadi Bupati Dogiyai adalah Herman Auwe, S.Sos dengan status jabatan “pelaksana tugas”, walaupun berbagai pihak meragukan keabsahan dan “kekuatan hukum” dari Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (ada yang menyebutnya surat dari Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) dimaksud. Dengan ini, Drs. Thomas Tigi jelas kehilangan dan/atau melepaskan jabatannya sebagai Bupati Dogiyai. Tugas-tugas Drs. Thomas Tigi sebagai Bupati Dogiyai diambil-alih oleh Herman Auwe, S.Sos dengan “kewenangan yang terbatas” (walaupun kemudian dalam beberapa kali Herman Auwe, S.Sos melampaui kewenangan yang semestinya).

Ketiga, sejak adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang konon mengambulkan permohonan Drs. Thomas Tigi untuk (1) membatalkan Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (ada yang menyebutnya surat dari Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) mengenai penunjukkan Herman Auwe, S.Sos sebagai pelaksana tugas (Plt.) Bupati Dogiyai, dan (2) mengaktikan kembali Drs. Thomas Tigi sebagai Bupati Dogiyai, maka Drs. Thomas Tigi mengklaim dirinya sebagai Bupati Dogiyai berdasarkan Putusan PTUN Jayapura tersebut. Muncul dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Putusan PTUN Jayapura tersebut merupakan “putusan serta merta” (bahasa Belanda: itvoerbaar bij voorraad)? Artinya, Putusan PTUN Jayapura tersebut langsung dilaksanakan, dimana dalam hal ini (1) Herman Auwe, S.Sos langsung dinon-aktifkan menjadi Plt. Bupati Dogiyai, dan (2) Drs. Thomas Tigi langsung menjabat kembali menjadi Bupati Dogiyai yang definitif walaupun kemudian masih dilakukan proses banding ke PT TUN. Pertanyaan kedua, apakah Putusan PTUN Jayapura tersebut bukan merupakan “putusan serta merta”. Artinya, Putusan PTUN Jayapura tersebut tidak langsung dilaksanakan karena (1) harus menungguh proses banding ke PT TUN, dan (2) harus melalui proses administrasi pengesahan pemberhentian Herman Auwe, S.Sos sebagai Plt. Bupati Dogiyai dan pengaktifan kembali Drs. Thomas Tigi sebagai Bupati Dogiyai definitive oleh Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Papua.

Jika, Putusan PTUN Jayapura tersebut merupakan “putusan serta merta”, maka sejak adanya putusan tersebut, Drs. Thomas Tigi kembali secara sah menjadi Bupati Dogiyai dan Herman Auwe, S.Sos dinonaktidkan menjadi Plt. Bupati Dogiyai dan otomatis diaktifkan kembali menjadi Wakil Bupati Dogiyai. Sebaliknya, jika Putusan PTUN Jayapura tersebut bukan merupakan “putusan serta merta”, sejak adanya Putusan PTUN Jayapura tersebut, Drs. Thomas Tigi menjabat kembali sebagai Bupati Dogiyai, tetapi harus menunggu proses banding dan proses administrasi pengaktifan kembali sebagai Bupati Dogiyai oleh Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Papua. Drs. Thomas Tigi belum bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya secara ril sebagai Bupati Dogiyai. Sedangkan Herman Auwe, S.Sos menjabat kembali menjadi Wakil Bupati Dogiyai sambil menunggu proses banding dan proses administrasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Papua. Herman Auwe, S.Sos tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Plt. Bupati Dogiyai.

Keempat, sehari setelah adanya Putusan PTNU Jayapura, Pengadilan Negeri Jayapura memutuskan dan menghukum Drs. Thomas Tigi dengan penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas kasus bantuan sosial Kabupaten Dogiyai. Bagaimana status Putusan PTUN Jayapura? Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, maka Drs. Thomas Tigi otomatis kehilangan jabatannya sebagai Bupati Dogiyai, sebab orang yang telah divonis bersalah dan dihukum dalam aksus pidana tidak boleh memegang jabatan apapun dalam politik dan pemerintahan. Kejaksanaan Negeri Jayapura semestinya mengeksekusi Drs. Thomas Tigi untuk menjalani hukuman penjara 1 (satu) tahun dan meminta membayar dendanya. Sedangkan, adanya Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut “tidak mengakui” atau “tidak mengaktifkan” Herman Auwe, S.Sos untuk menjabat sebagai Plt. Bupati Dogiyai. Herman Auwe, S.Sos telah dinon-aktifkan sebagai Plt. Bupati Dogiyai dengan Putusan PTUN Jayapura dan hanya menunggu proses banding atau proses administrasinya oleh Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Papua.

Kelima, dalam situasi yang seperti ini sekarang, maka sesungguhnya (1) tidak ada pejabat Bupati Dogiyai, entah sebagai bupati definitif maupun pelaksana tugas, yang dapat melaksananya tugas dan wewenangnya sebagaimaan mestinya; dan (2) yang ada hanya pejabat Wakil Bupati definitif yakni Herman Auwe, S.Sos dengan tugas dan wewenang yang sangat terbatas. Sudah begitu, lebih ironisnya lagi, Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai masih berstatus “pelaksana tugas”.

Bagaimana solusinya? Nanti saya akan berikan solusinya. Yang penting sekarang, marilah kita memahami duduk permasalahan ini dengan rasional dan obyektif. Para pihak yang bertikai dengan para pendukungnya diharapkan untuk tidak menjadi provokator. Dan marilah kita menyelesaikan masalah ini dengan baik dan benar untuk “menghargai sesama manusia, menghormati alam semesta, dan memuliakan Tuhan”.

(Dumupa Odiyaipai)
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI