Berita Terbaru :
Home » » Sekilas Dinamika Kebobrokan Pengisian Jabatan Dalam Pemerintahan Kabupaten Dogiyai

Sekilas Dinamika Kebobrokan Pengisian Jabatan Dalam Pemerintahan Kabupaten Dogiyai

Written By Odiyai Wuu on Selasa, 23 Februari 2016 | 19.47

Foto : Kantor Bupati Dogiyai (ISt)ae
Ketika terjadi pemekaran Kabupaten Dogiyai sampai sekarang, terjadi fenomena menarik yang berkaitan dengan pengisian jabatan dalam pemerintahan. Fenomena tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, selain Penjabat Bupati Dogiyai (saat itu Drs. Adauktus Takerubun), ada empat orang birokrat senior asal Kabupaten Dogiyai yang berperan aktif untuk menentukan posisi jabatan dalam pemerintahan. Tiga dari empat orang tersebut belakangan oleh Penjabat Bupati Dogiyai disebut-sebut sebagai “tiga bupati Dogiyai” karena punya intervensi yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penjabat Bupati Dogiyai, termasuk intervensi dalam hal penentuan jabatan birokrasi.

Kedua, banyak pejabat birokrasi yang menduduki jabatan dalam pemerintahan saat itu adalah orang Dogiyai yang berstatus “pengungsi” yang selama ini bertugas di luar wilayah Dogiyai sekarang atau wilayah Kabupaten Nabire. Mereka tiba-tiba muncul di Kabupaten Dogiyai dan menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Ketiga, terjadi diskriminasi dan ketimpangan unsur keterwakilan wilayah dan/atau marga dalam penentuan jabatan birokrasi. Banyak jabatan dalam pemerintahan hanya diisi oleh pejabat yang berasal dari wilayah dan/atau marga tertentu, mulai dari pejabat eselon dua sampai eselon empat. Sedangkan wilayah dan/atau marga lain diabaikan, sekalipun ada orang mampu dan memenuhi syarat dari wilayah dan/atau marga tersebut untuk menenduduki jabatan tertentu.

Keempat, orang-orang Dogiyai yang selama ini berjasa dalam perkembangan dan kemajuan wilayah dan manusia Dogiyai diabaikan begitu saja, tanpa diberi jabatan dan/atau penghargaan apapun. Mereka yang diabaikan diantaranya adalah para guru, para tenaga medis, para pegawai pertanian, para pegawai peternakan, para pegawai perikanan, para pegawai kantor pos, para petugas gereja, para pekerja yayasan/LMS, para agen transportasi udara, para kepala suku, para petugas keamanan (tentara, polisi, hansip, kamra, dan wanra), dan lainnya yang sebelum terjadi pemekaran Kabupaten Dogiyai telah berjasa besar “menghidupkan” kehidupan orang Dogiyai. Mereka kini diabaikan begitu saja.

Kelima, orang non-asli Papua (migran) dan orang non-asli Dogiyai mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dan diberi sejumlah jabatan strategis dalam pemerintahan, padahal masih ada orang asli Dogiyai yang mempunyai kemampuan dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

Keenam, setelah terpilih Bupati dan Wakil Bupati definitif, terjadi perebutan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menentukan pejabat birokrasi. Bupati menghendaki orang tertentu untuk jabatan tertentu, tetapi Wakil Bupati pun menghendaki orang tertentu untuk jabatan tertentu, padahal hal tersebut merupakan “hak prerogatif” Bupati, bukan hak prerogatif Wakil Bupati (wakil bupati tak memiliki hak ini).

Ketujuh, setelah Bupati Dogiyai dinon-aktifkan dan Wakil Bupati ditetapkan menjadi pelaksana tugas (Plt.) Bupati Dogiyai, muncul isu “penggusuran” pejabat birokrasi yang dianggap sebagai “Tigi punya orang” dan hendak digantikan dengan orang baru yang dianggap sebagai “Waine punya orang”.

Ini hanya sekedar catatan untuk menggambarkan dinamika pengisian jabatan dalam pemerintahan Kabupaten Dogiyai. Para sahabat muda Dogiyai, silakan menyimak dan menyimpulkannya sendiri.

(Dumupa Odiyaipai)
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI