Berita Terbaru :
Home » » Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 Perlu Ditunda Ke Tahun 2018?

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2017 Perlu Ditunda Ke Tahun 2018?

Written By Odiyai Wuu on Selasa, 23 Februari 2016 | 20.33


Beberapa waktu lalu, Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.sos menyampaikan surat permohonan penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai dari tahun 2017 ke tahun 2018. Padahal sesuai dengan aturan perundang-undangan dan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai masuk dalam kategori “Pilkada Serentak Tahap Kedua” yang dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017.

Surat permohonan tersebut tidak mendapat respon positif dari Kementerian Dalam Negeri. Buktinya, melalui surat balasan yang ditujukan kepada Gubernur Papua cq. Palaksana Tugas Bupati Dogiyai, pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Otonomi Daerah menolak dengan tegas usulan Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai tersebut. Bahkan Gubernur Papua diminta untuk menegur Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai yang menghendaki dan mengusulkan hal tersebut karena dianggap hendak merongrong agenda politik nasional.

Beberapa waktu lalu, sejumlah orang di Kabupaten Dogiyai pun dikagetkan dengan usulan Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai tersebut. Mereka bertanya-tanya, mengapa dan untuk kepentingan apa hal itu dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai? Banyak dugaan pun bermunculan. Ada yang menduga hal itu dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai untuk memperpanjang masa jabatannya. Ada yang menduga hal itu dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai untuk lebih mempersiapkan pencalonannya sebagai Bupati Dogiyai di periode berikutnya. Ada yang menduga hal itu dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai karena ketidaksiapan dana penunjang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai. Dan masih banyak dugaan lainnya.

Terdapat dua pertanyaan penting. Apakah Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai dapat mengusulkan hal tersebut? Apakah masyarakat dapat menduga-duga mengapa hal itu dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai?

Sebagai pejabat negara di daerah, yang memegang jabatan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos mempunyai hak untuk menyampaikan surat kepada atasnnya, termasuk surat untuk meminta penundaan pelaksaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai dari tahun 2017 ke tahun 2018. Dari aspek ketatanegaraan hal ini sangat wajar. Tetapi dari aspek etika, hukum dan politik, hal ini tidak tepat. Dari aspek etika, hal ini sangat tidak etis, karena beliau hendak memperpanjang masa jabatannya dengan cara-cara yang tidak wajar. Dari aspek hukum, hal ini dianggap sebagai upaya pembangkangan terhadap aturan perundang-undangan yang jelas-jelas telah menetapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Indonesia. Dan dari aspek politik, hal ini merupakan upaya menghambat upaya penciptaan sistem politik yang demokratis di Indonesia melalui agenda pemilihan umum serentak.

Sangat wajar masyarakat Kabupaten Dogiyai mempersolkan surat permohonan penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai dari tahun 2017 ke tahun 2018 ini. Sangat wajar masyarakat Kabupaten Dogiyai menyampaikan berbagai dugaan mengenai hal ini. Mengapa? Sebab masyarakat Dogiyai adalah pemilik kekuasaan dalam Pemerintahan Kabupaten Dogiyai, sementara Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai hanya menjalankan amanat masyarakat yang masa jabatannya terbatas. Karena itu, masyarakat Dogiyai harus mengontrol pemerintahnya agar sistem politik dan pemerintahan Kabupaten Dogiyai dijalankan sesuai dengan amanat mereka dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan amanat rakyat dan aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai, maka masyarakat Kabupaten Dogiyai mempunyai hak untuk mengkritisinya dan memberikan saran dan solusi yang konstruktif. Jadi, sikap masyarakat yang demikian jangan disalahkan.

Lepas dari tindakan Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai dan sikap masyarakat Kabupaten Dogiyai tersebut, perlu dipahami bahwa kadangkala “kebenaran lahir dari rahim kesalahan”. Kesalahan adalah hal wajar, yang penting manusia harus belajar dari kesalahan untuk menemukan kebenarannya. Kita berharap semoga Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai tidak melakukan kesalahan yang sama lagi dan belajar dari kesalahannya ini untuk memimpin Dogiyai dengan “cara benar” di sisa masa jabatannya. Kita juga berharap semoga masyarakat Kabupaten Dogiyai semakin kritis kepada pemerintahnya agar pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Dogiyai dapat dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat.

(Dumupa Odiyaipai)
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI