Berita Terbaru :
Home » » Menguji Keabsahan Mutasi Pegawai atau Pergantian Pejabat dalam Jajaran Pemerintahan Kabupaten Dogiyai

Menguji Keabsahan Mutasi Pegawai atau Pergantian Pejabat dalam Jajaran Pemerintahan Kabupaten Dogiyai

Written By Odiyai Wuu on Selasa, 23 Februari 2016 | 19.29

Foto : Mutasi Pegawai atau Pergantian Pejabat (ilustrasi)
Mutasi pegawai atau pergantian pejabat dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Dogiyai yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos beberapa waktu lalu telah melahirkan sikap pro dan kontra bagi segenap komponen di Kabupaten Dogiyai maupun pihak lain yang merasa berkepentingan dengan hal tersebut. Para pejabat yang diangkat pada jabatan tertentu dan pendukungnya merasa senang dan “membenarkan” keputusan Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai tersebut. Para pejabat yang dicopot dan pendukungnya merasa tidak senang dan “menyalahkan” keputusan Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai tersebut. Dan tentu saja sebagian warga masyarakat Dogiyai dan pihak lain yang berkepentingan merasa gelisah dengan keputusan Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai tersebut.

Terdapat 2 (dua) pertanyaan penting mengenai hal ini. Bagaimana kedudukan hukum mengenai mutasi pegawai atau pergantian pejabat oleh Pelaksana Tugas Kepala Daerah (Bupati Dogiyai)? Jika hal tersebut melahirkan “masalah” bagaimana solusinya?

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 diatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah, termasuk larangan bagi Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah.
Terdapat 4 (empat) larangan bagi Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah, yakni: (1) melakukan mutasi pegawai; (2) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; (3) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan (4) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Pertanyaannya, apakah Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah tidak boleh melakukan mutasi pegawai? Menurut ketentuan aturan perundang-undangan tersebut, ditegaskan bahwa boleh saja dilakukan mutasi pegawai dengan ketentuan setelah mendapat PERSETUJUAN TERTULIS dari Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan mutasi pegawai atau pergantian pejabat dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Dogiyai, yang dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos apakah tepat dan sah atau tidak tepat dan tidak sah? Untuk mengujinya sederhana saja, sebagai berikut.

Pertama, sesungguhnya sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos DILARANG oleh aturan perundang-undangan untuk melakukan rotasi pegawai atau pergantian pejabat dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Dogiyai. Tetapi aturan perundang-undangan yang sama memberikan ruang PENGECUALIAN kepada Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos untuk melakukan mutasi pegawai atau pergantian pejabat dengan ketentuan “MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS” dari Menteri Dalam Negeri.

Kedua, mutasi pegawai atau pergantian pejabat dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Dogiyai yang dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.sos dinyatakan (1) SAH apabila TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS dari Menteri Dalam Negeri; atau (2) TIDAK SAH apabila TIDAK/BELUM MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS dari Menteri Dalam Negeri.

Apa dan bagaimana solusi atas masalah ini? Tentu saja ada beberapa solusinya. Saya yakin orang Dogiyai, terutama yang sudah sekolah dan berada dalam jajaran pemerintahan (eksekutif maupun legislatif) telah mengetahuinya karena katanya sudah TEKODA. Kalau tidak ada yang tahu, nanti saya memberitahukan solusinya, entah solusi yang harus diambil oleh Pelaksana Tugas Bupati, para pejabat yang dimutasi/dicopot, para pejabat yang baru diangkat pada jabatan tertentu, maupun oleh masyarakat Dogiyai apabila merasa ikut dirugikan dengan hal ini.

Yang jelas, kita bersekolah dan menjadi pejabat untuk “menyelesaikan masalah” bukan untuk “menciptakan maslah”.

 (Dumupa Odiyaipai)

Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI