Berita Terbaru :
Home » , , , » Penjelasan/Klarifikasi Terhadap Isu-isu Seputar Kasus yang Menimpa Drs. Thomas Tigi dan Pengangkatan Herman Auwe, S.sos sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai

Penjelasan/Klarifikasi Terhadap Isu-isu Seputar Kasus yang Menimpa Drs. Thomas Tigi dan Pengangkatan Herman Auwe, S.sos sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai

Written By Odiyai Wuu on Kamis, 31 Desember 2015 | 21.13

Foto : Thomas Tigi (Bupati) dan Herman Auwe (Wakil Bupati) Kabupaten Dogiyai

“Okaitai Bupati nakino yawiyati. Ini nago wiya edoutodo dagi didi. Bupati ookipina tinidaoutagi no,” kata seorang Kepala Kampung di Bandar Udara Mowanemani, pada 7 November 2015. Artinya, “Bupati datang sudah. Kami menunggu dua hari kepala pusing. Kalau jadi bupati pun pasti tidak akan memperhatikan kami”. Kepala Kampung ini menjadi salah satu orang dari puluhan orang yang menunggu kedatangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos dari Nabire. Para penjemput ini yang beberapa dintaranya mengenakan pakaian adat dan hendak menjemput dengan tarian adat ini sudah menunggunya selama dua hari. Di hari kedua, Herman Auwe, S.Sos dan rombongannya yang tiba di Nabire dari Jayapura pada tanggal 5 November 2015 dengan menumpangi pesawat Trigana Air tak kunjung tiba di Mowanemani.

Pada waktu yang bersamaan, sejumlah isupun beredar perihal kasus yang menimpa Drs. Thomas Tigi dan pengangkatan Herman Auwe, S.Sos menjadi Plt. Bupati Dogiyai. Setidaknya ada empat isu yang menarik perhatian saya. Pertama, ada sekelompok orang mengatakan, hal itu tidak benar dan menganggap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri perihal pengkatan Auwe sebagai Plt. Bupati Dogiyai palsu (hal seperti inipun pernah diisukan oleh beberapa pendukung Natalis Degei, S.Sos ketika Menteri Dalam Negeri menerbitkan SK pengangkatan dan pengesahan pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai). Kedua, ada sekelompok orang mengatakan, Drs. Thomas Tigi tidak dapat dinon-aktifkan, dan kalaupun dinon-aktifkan, maka otomatis wakilnya pun harus dinon-aktifkan sebab keduanya adalah satu paket pasangan. Ketiga, ada sekelompok orang mengatakan, dengan jadi terdakwanya  Drs. Thomas Tigi dan dengan akan dinon-aktifkannya Herman Auwe, S.Sos sebagai satu paket pasangan dengan Drs. Thomas Tigi, maka akan diangkat Natalis Degei, S.Sos dan Esau Magai, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai untuk mengisi sisa masa jabatan. Dan keempat, ada sekelompok orang mengatakan, kasus yang menimpa Drs. Thomas Tigi dan diangkatnya Herman Auwe, S.Sos sebagai Plt. Bupati Dogiyai disebabkan oleh adanya kepentingan pihak tertentu.

Saya hendak memberikan penjelasan/mengklarifikasi keempat itu tersebut sesuai dengan pemahaman saya.

Pertama, benar bahwa Herman Auwe, S.Sos telah diangkat menjadi Plt. Bupati Dogiyai (bukan Penjabat/Carateker) oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusan yang diterbitkannya. Pengangkatan Herman Auwe, S.Sos sebagai Plt. Bupati Dogiyai disebabkan oleh status terdakwa yang dikenakan kepada Drs. Thomas Tigi sebagai Bupati Dogiyai. Hal ini dengan maksud agar (1) Drs. Thomas Tigi fokus mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura dan tidak menganggu proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Dogiyai, dan (2) selanjutnya pelaksanaan tugas-tugas Bupati dilakukan oleh Herman Auwe, S.Sos sebagai Plt. Bupati Dogiyai. Hal semacam ini sangat lumrah dalam sistem hukum dan sistem ketatanegaraan di Indonesia, sehingga tidak perlu diperdebatkan.

Kedua, tidak benar bahwa Herman Auwe, S.Sos juga harus dinon-aktifkan sebagai Wakil Bupati Dogiyai bersamaan dengan dinon-aktifkannya Drs. Thomas Tigi. Walaupun keduanya adalah paket pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, tetapi dalam perspektif hukum pidana, setiap kesalahan harus ditanggung secara personal/pribadi oleh pelakunya, maka kasus pidana yang menimpa Drs. Thomas Tigi harus ditanggung secara pribadi oleh beliua sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, dari perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia (hukum tata negara), maka Herman Auwe, S.Sos selaku Wakil Bupati Dogiyai berhak menjadi Plt. Bupati Dogiyai ketika Drs. Thomas Tigi dijadikan terdakwa. Herman Auwe, Sos pun sebenarnya dapat dinon-aktifkan sebagai Wakil Bupati Dogiyai, apabila beliau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus yang menimpa Drs. Thomas Tigi atau kasus pidana lainnya. Tetapi sepanjang beliau tidak melakukan tindakan pidana, maka beliau sah sebagai Plt. Bupati Dogiyai.

Ketiga, tidak benar bahwa Natalis Degei, S.Sos dan Esau Magai, S.IP akan diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai. Tidak ada satu aturan perundang-undangan pun di Indonesia yang mengatur hal semacam ini. Kalaupun misalnya, Herman Auwe, S.Sos pun dinon-aktifkan karena kasus pidana tertentu atau alasan lainnya, maka sesuai dengan aturan perundang-undangan, yang menduduki jabatan Bupati Dogiyai adalah Pelaksana Tugas atau Careteker/Penjabat Bupati yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah menerima usulan dari Gubernur Papua untuk mengisi sisa masa jabatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dinon-aktifkan.

Keempat, dalam dunia politik ada pameo politik yang terkenal, yakni, “tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi”. Jadi apabila ada kepentingan di balik kasus yang menimpa Drs. Thomas Tigi dan pengangkatan Herman Auwe, S.Sos sebagai Plt. Bupati Dogiyai, maka hal itu wajar saja. Tetapi perlu dipahami, istilah “kepentingan” tidak selalu mengandung konotasi yang negatif. Dalam hal kasus yang menimpa Drs. Thomas Tigi dan pengangkatan Herman Auwe, S.Sos sebagai Plt. Bupati Dogiyai, memang ada “kepentingan pribadi”, tetapi jangan lupa ada “kepentingan bersama” yakni kepentingan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Dogiyai. Sehingga, dengan adanya masalah ini, alangka eloknya jika semua pihak mendukung semua proses ini agar “kepentingan bersama” dapat terpenuhi.

Saya berharap agar penjelasan/klarifikasi singkat terhadap isu-isu seputar kasus yang menimpa Drs. Thomas Tigi dan pengangkatan Herman Auwe, S.Sos sebagai Plt. Bupati Dogiyai ini memberikan pemahaman yang positif bagi warga Dogiyai. Semoga sedikit “pendidikan politik” ini mendidik warga Dogiyai agar menjadi cerdas berpolitik. Dengan demikian, kehidupan ini dapat dijalani dengan baik dan benar.

(Dumupa Odiyaipai)
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI