Berita Terbaru :
Home » » SIARAN PERS MAJELIS RAKYAT PAPUA

SIARAN PERS MAJELIS RAKYAT PAPUA

Written By Odiyai Wuu on Kamis, 25 Juni 2015 | 02.50

Siaran Pers Majelis Rakyat Papua
MENGENAI ALASAN-ALASAN POKOK LAHIRNYA KEPUTUSAN MAJELIS RAKYAT PAPUA NOMOR 11/MRP/2014 TENTANG REKOMENDASI DAN RESOLUSI MAJELIS RAKYAT PAPUA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI PAPUA

Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 11/MRP/2015 tentang Rekomendasi dan Resolusi Majelis Rakyat Papua tentang Perlindungan Hak Konstitusional Orang Asli Papua dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua, yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2015, telah mengundang beragam reaksi dari sejumlah pihak. Hampir semua orang asli Papua dan sejumlah kalangan lainnya mendukung keputusan tersebut. Tetapi ada juga sejumlah kalangan justru menolaknya. Masing-masing pihak mempunyai alasannya masing-masing.

Menanggapi polemik tersebut, sekaligus dalam upaya untuk menempatkan masalah ini secara proporsional dalam rangka melindungi, memihak, dan memberdayakan orang asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, maka saya selaku Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua atas nama Majelis Rakyat Papua menyampaikan alasan-alasan pokok lahirnya Keputusan Majelis Rakyat Papua tersebut sebagai berikut: 

Pertama : Majelis Rakyat Papua adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Hal ini mengandung makna bahwa Majelis Rakyat Papua merupakan perwakilan orang asli Papua yang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak konstitusional orang asli Papua dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hal rekrutmen politik untuk menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua.

Kedua : Kewajiban dan tanggungjawab terkait dengan rekrutmen politik untuk menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota secara eksplisit diatur didalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Pasal 28 ayat (4) tersebut berbunyi: “Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.” Susuai dengan rasio hukum (ratio legis) ketentuan Pasal 28 ayat (4) tersebut, maka menjadi kewajiban bagi partai politik dan Komisi Pemilihan Umum untuk meminta pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua menyangkut rekrutmen calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini juga selaras dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf f dan penjelasan ayatnya. Pasal 20 ayat (1) huruf f berbunyi: “MRP mempunyai tugas dan wewenang: memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.” Penjelasan huruf f berbunyi: “Termasuk di dalamnya adalah pertimbangan MRP kepada DPRD Kabupaten/Kota dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”. 

Ketiga : Berkaitan dengan poin 2 (dua) tersebut di atas, seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab pembentuk undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) juga Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan arahan yang jelas dan pasti dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk menjadi jaminan bagi orang asli Papua dalam hal rekrutmen politik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang sekaligus dalam hal ini menjadi dasar hukum bagi Majelis Rakyat Papua dalam melaksanakan tugas perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan bagi orang asli Papua dalam rekrutmen politik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota tersebut.
Kenyataannya pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Meskipun di dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 memungkinkan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sebagai dasar pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua berdasarkan prinsip kekhususan. 

Keempat : Pentingnya pedoman hukum yang jelas dan pasti dalam konteks ini juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka sudah seharusnya menjadi tuntutan etis-moral dan tanggung jawab hukum bagi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merevisi atau membuat peraturan perundang-undangan yang menjembatani kewenangan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di satu pihak dan kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam hal memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon kepala daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dan Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Dasar pembenaran dan urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (dan termasuk juga Komisi Pemilihan Umum) ini selaras dengan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga. Ayat (1) berbunyi: “Materi muatan yang harus diatur dalam Undang-undang berisi: huruf d: tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi”; dan/atau huruf e: “Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.” Dalam Pasal 10 ayat (2) tersebut menentukan tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d tersebut dinyatakan: “Yang dimaksud dengan tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesis Tahun 1945.” Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) dinyatakan: “Tindaklanjuta atas Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.” 

Kelima : Pengutamaan orang asli Papua dalam konteks Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sebagaimana tersurat dalam Bagian Penjelasan Umum bahwa: “Udang-undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subyek utama. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta perangkat di bawahnya semuanya diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat.”
Adanya perlakukan khusus bagi orang asli Papua secara konstitusional dapat dibenarkan. Hal ini karena meskipun negara kita adalah negara hukum yang mengakui adanya prinsip “supremasi hukum” – demikian juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 – dan dengan demikian mengakui adanya prinsip “persamaan di muka hukum” namum ada pengecualiannya. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu.” Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dan dengan sendirinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, seperti yang telah menjadi doktrin yang diterima oleh umum, bahwa “perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam”. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut.

Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya yang sama pula, diperlukan perlakukan khusus terhadap kelompok tertentu. Hal ini karena hanya dengan perlakukan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
Jadi, tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan “affirmative actions” guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju, tidak termasuk pengertian diskriminatif. Pemahaman ini yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, yang sejumlah pasalnya memberikan perlakukan khusus terhadap orang asli Papua dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, juga dalam hal rekrutmen politik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua.

Dengan penjelasan alasan-alasan pokok lahirnya Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 11/MRP/2015 tentang Rekomendasi dan Resolusi Majelis Rakyat Papua tentang Perlindungan Hak Konstitusional Orang Asli Papua dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua tersebut, kami berharap agar semua pihak dapat memahami dan melaksanakannya secara baik dan benar untuk melindungi, memihak, dan memberdayakan orang asli Papua sebagaimana dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. 

Jayapura, 24 Juni 2015
 
MAJELIS RAKYAT PAPUA
KELOMPOK KERJA ADAT
KETUA,

YAKOBUS DUMUPA, S.IP
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI