Berita Terbaru :
Home » » Revitalisasi Kelembagaan Adat Di Papua

Revitalisasi Kelembagaan Adat Di Papua

Written By Odiyai Wuu on Rabu, 10 Desember 2014 | 00.15

Akhir-akhir ini muncul banyak lembaga adat yang disertai dengan munculnya banyak orang yang mengklaim dan mengaku diri sebagai “pemimpin adat”, baik sebagai kepala suku, raja, atau ketua. Ada lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat adat sendiri, tetapi ada juga lembaga adat yang disponsori dan dibentuk oleh pihak lain yang punya kepentingan memanfaatkan lembaga adat sebagai alat mencapai tujuan yang diinginkannya. Berkaitan dengan adanya fenomena ini, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat Papua.
  1. Secara adat, masing-masing suku atau komunitas adat di Papua mempunyai lembaga adatnya dan pemimpin adatnya sendiri secara turun-temurun, yang keberadaannya diatur dengan pranata adatnya masing-masing. Kelembagaan adat seperti inilah yang disebut lembaga adat dan pemimpin adat yang asli dan otonom. Lembaga adat seperti ini tidak dapat dibentuk dan diatur oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik tertentu, karena mereka memimpin dirinya sendiri untuk kepentingan mereka sendiri.Karena itu, masing-masing suka atau komunitas adat dihimbau untuk tetap mempertahankan dan melindungi lembaga adatnya yang asli dan otonomnya masing-masing. Para pemimpin adat yang asli dan otonomo berserta masyarakatanya harus berani menolak semua bentuk campur tangan dari pihak manapun yang hendak memanfaatkan dan menghancurkan mereka.
  2. Kepada orang asli Papua yang gemar membentuk lembaga-lembaga adat modern dan kontemporer hanya untuk mengejar kepentingan tertentu dan hanya untuk membantu dan menguntungkan pihak tertentu agar segera sadar bahwa tindakannya tidak bermoral dan tidak beradab. Tindakan yang demikian sama saja dengan menjual harga dirinya sendiri, harga diri rakyat dan bangsanya, dan harga diri dan kebesaran Allah yang menciptakan tanah dan orang asli Papua. Orang seperti ini harus dikutuk.
  3. Kepada pihak lain, baik pemerintah, TNI, POLRI, perusahaan atau investor, pihak agama, maupun pihak lain yang gemar melakukan intervensi dan merusak tatanan adat agar menghentikan berbuatannya. Jangan memperalat para pemimpin adat dan masyarakatnya. Jangan memecah-belah pemimpin adat dan masyarakatnya. Pemerintah, TNI, POLRI, perusahaan atau investor, pihak agama dan pihak lain silakan urus dirinya sendiri dengan segala kepentingan dan nilai yang dianutnya.
  4. Jika negar tidak melindungi, memihak dan memberdayakan kelambagaan adat yang asli dan otonom, tetapi justru terlibat dalam upaya memecah-belah dan menghancurkan lembaga adat tersebut, maka negara gagal menjalankan konstitusinya, karena konstitusi justru menjamin keberadaan kelambagaan adat yang asli dan otonom. Maka, masyarakat adat pun punya hak untuk tidak mempercayai dan tidak mengakui keberadaan negara di atas tanah ini.

Jayapura, 20 Mei 2013


Yakobus Dumupa, S.IP
(Sekretaris Pokja Adat MRP)
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI