Berita Terbaru :
Home » » Presiden Harus Memberikan Amnesti Kepada Para Tahanan Politik Di papua

Presiden Harus Memberikan Amnesti Kepada Para Tahanan Politik Di papua

Written By Odiyai Wuu on Rabu, 10 Desember 2014 | 00.11

Sejumlah petinggi pemerintahan di Jakarta dan pihak TNI dan POLRI di Papua selalu mengklaim bahwa tidak ada “tahanan politik” di Papua. Puluhan orang yang selama ini ditahan di sejumlah kota di Papua justru di anggap “tahanan kriminal” karena dianggap melakukan tindakan kriminal. Padahal mereka ditahan karena aktivitas politiknya dalam memeperjuangkan kemerdekaan Papua. Dilihat dari aktivitas dan alasan penahanannya jelas mereka adalah tahanan Papua. Jika sejumlah petinggi pemerintahan di Jakarta dan pihak TNI dan POLRI di Papua mengklaim tidak ada tahanan politik di Papua, maka mereka sungguh melakukan pembohongan publik.

Klaim sejumlah petinggi pemerintahan di Jakarta dan pihak TNI dan POLRI di Papua bahwa tidak ada tahanan politik di Papua nampaknya tidak mampu menyembunyikan fakta adanya tahanan politik di Papua. Sebab kabar tentang fakta keberadaan tahanan politik di Papua sudah menyebar ke sleuruh penjuru dunia.

Salah satu poin penting yang disebut-sebut menjadi bagian tak terpisahkan dari wacana Otonomi Khusus Plus adalah “pembebasan para tahanan politik” di Papua melalui pemberian grasi (ampunan yang diberikan Kepala Negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman). Hal ini sesungguhnya membutikan bahwa Presiden Yudhoyono mengakui adanya para tahanan politik di Papua.

Otonomi Khusus Plus hendak diterapkan di Papua atau tidak, saya mengusulkan agar para tahanan politik di Papua harus dibebaskan tanpa syarat. Presiden Yudhoyono harus memberikan grasi kepada para tahanan politik di Papua, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Mereka dipenjarakan karena aktivitas politik, bukan karena melakukan kriminal. Mereka rata-rata ditangkap dan dipenjarakan karena mereka menyampaikan aspirasi, padahal menyampaikan aspirasi adalah hak mereka sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi negara Indonesia.

Untuk kedepan, saya menyarankan supaya segala masalah di Papua tidak diselesaikan dengan menggunakan cara kekerasan atau penahanan yang sewenang-wenang, para aktivis politik tidak boleh dikriminalkan, dan masalah politik harus diselesaikan dengan bijaksana. Pemerintah Indonesia harus membuka diri untuk berdialog dengan orang Papua mengenai status politik wilayah Papua dalam negara Indonesia.

Jika Pemerintah Indonesia semakin membabi-buta dalam menyelesaikan masalah Papua dan rajin memenjarakan para aktivis politik, maka hal itu justru mencoreng wibawa mereka sendiri. Dan dengan begitu, masalah Papua justru akan mendapat perhatian dan dukungan internasional yang lebih luas.

Jayapura, 25 Mei 2013


Yakobus Dumupa, S.IP
(Sekretaris Pokja Adat MRP)
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI