Berita Terbaru :
Home » , » Pernyataan Pers tentang Pertambangan Emas Ilegal Degeuwo

Pernyataan Pers tentang Pertambangan Emas Ilegal Degeuwo

Written By Odiyai Wuu on Rabu, 10 Desember 2014 | 00.05

Setelah memperhatikan aspirasi masyarakat pemilik hak ulayat tanah sekitar lokasi pertambangan emas Degeuwo, dan mempertimbangkan pula hasil seminar tentang pertambangan emas di Degeuwo yang dilaksanakan di Nabire pada 13 September 2011, maka saya menilai bahwa:
  1. Pertambangan emas di Degeuwo dinyatakan sebagai “pertambangan emas ilegal”, dimana kegiatan operasionalnya dilakukan tanpa izin resmi pemilik hak ulayat dan pemerintah.
  2. Pertambangan emas di Degeuwo merupakan wujud nyata bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran hak kepemilikan tanah dan hak hidup masyarakat pemilik hak ulayat tanah di sekitar lokasi “pertambangan emas ilegal” Degeuwo.
  3. Pertambangan emas di Degeuwo merupakan “lokasi maksiat” dimana kegiatan perjudian dan persundalan berkembang dengan pesat, yang ditandai dengan pendropan wanita tuna susila, pembangunan bar, diskotik dan tempat bilyard.
  4. Para penambang, pengusaha, wanita tuna susila, dan pihak-pihak yang mendukung dan melindungi kegiatan penambangan emas ilegal di Degeuwo dinyatakan sebagai “manusia yang tak beradab dan tak berperikemanusiaan”.
Dengan penilaian tersebut, maka  saya menyatakan bahwa:
  1. Lokasi “pertambangan emas ilegal” Degeuwo harus segera ditutup. Para penambang ilegal, pengusaha ilegal, wanita tuna susila, dan pihak-pihak yang mendukung dan melindung kegiatan “pertambangan emas ilegal” segera meninggalkan lokasi pertambangan emas ilegal Degeuwo.
  2. Dihimbau kepada pemerintah daerah Provinsi Papua, pemerintah daerah Kabupaten Nabire, pemerintah daerah Paniai, dan pemerintah daerah Intan Jaya untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghentikan kegiatan “pertambangan emas ilegal” di Degeuwo.
  3. Apabila penambang ilegal, pengusaha ilegal, wanita tuna susila, dan pihak-pihak yang mendukung dan melindung kegiatan “pertambangan emas ilegal” tidak meninggalkan lokasi pertambangan emas ilegal Degeuwo, dan apabila pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya tidak mengambil sikap untuk menghentikan kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut, maka masyarakat pemilik hak ulayat dapat mencari solusi lewat jalur hukum atau jalur-jalur lain secara beradab demi menegakan “harga diri”.
Demikian pernyataan pers ini dikeluarkan untuk memihak, melindungi, dan memberdayakan orang asli Papua sebagai pemilik sah tanah Papua, dan secara khususnya untuk menegakan harga diri masyarakat pemilik hak ulayat di Degeuwo. Dan jika pertambangan emas ilegal ini masih terus beroperasi secara ilegal, maka Otonomi Khusus boleh dikatakan gagal, karena kebijakan Otonomi Khusus tidak mampu memihak, melindungi dan memberdayakan orang asli Papua di tanah leluhurnya.

Jayapura, 20 September 2011


YAKOBUS DUMUPA, S.IP.
Sekretaris Pokja Adat MRP

Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI