Berita Terbaru :
Home » » Perlu Dilakukan Evaluasi Otonomi Khusus Papua oleh Orang Asli Papua Sendiri

Perlu Dilakukan Evaluasi Otonomi Khusus Papua oleh Orang Asli Papua Sendiri

Written By Odiyai Wuu on Rabu, 10 Desember 2014 | 00.01

Otonomi Khusus Papua lahir pada tahun 2001 dengan landasan UU No. 21 Tahun 2001 sebagai jawaban atas tuntutan dan perjuangan rakyat Papua untuk merdeka, lepas dari kekuasaan negara Indonesia, dengan harapan agar Orang Asli Papua dapat hidup aman, damai dan sejahtera di atas tanah leluhurnya sendiri.

Tetapi, sejak diberlakukannya Otonomi Khusus di Papua, hampir semua Orang Asli Papua berpendapat bahwa Otonomi Khusus Papua tidak menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Karena itu, mereka melakukan berbagai aksi penolakan terhadap Otonomi Khusus Papua. Tetapi di sisi lain, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu gemar mengklaim bahwa Otonomi Khusus telah dan akan berhasil mensejahterakan Orang Asli Papua.

Adanya pro dan kontra antara Orang Asli Papua dan pemerintah, berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan Otonomi Khusus ini menurut saya perlu dibuktikan. Dan untuk membuktikannya, maka perlu dilakukan “Evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus secara menyeluruh dan mendasar”. Selain evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang tentu hasilnya pasti sesuai dengan cara pandangnya, sebaiknya evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dilakukan oleh Orang Asli Papua sesuai dengan cara pandangnya juga. Hal ini penting, bukan sekedar untuk membuktikan Otonomi Khusus Papua telah berhasil atau gagal, tetapi lebih penting untuk memahami apa yang dirasakan oleh Orang Asli Papua yang menjadi obyek utama dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Nah, setelah menemukan hasil evaluasi Otonomi Khusus, baik versi pemerintah maupun versi Orang Asli Papua, barulah dicarikan solusinya. Solusi atas evaluasi tersebut jangan hanya lahir atas kemauan atau arogansi pemerintah pusat, tetapi atas kesepakatan bersama antara pemerintah dan Orang Asli Papua.

Jika Otonomi Khusus Papua masih diberlakukan tanpa adanya evaluasi secara mendasar dan menyeluruh oleh Orang Asli Papua, maka itu ibarat berusaha menghidupkan kembali bangkai tikus yang sudah mati dan membusuk. Soalnya, sejauh yang saya pahami Otonomi Khusus Papua sekarang sudah menjadi sebuah kebijakan barang rongsokan yang hanya layak dibuang ke tempat sampah.
 
Jayapura, 8 Januari 2013 


Yakobus Dumupa, S.IP
(Sekretaris Pokja Adat MRP)


Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI