Berita Terbaru :
Home » » Pemerintah Indonesia Harus Membuka Ruang Kebebasan Menyampaikan Pendapat yang Seluas-Luasnya Di Papua

Pemerintah Indonesia Harus Membuka Ruang Kebebasan Menyampaikan Pendapat yang Seluas-Luasnya Di Papua

Written By Odiyai Wuu on Selasa, 09 Desember 2014 | 23.52

Sejumlah aksi demonstrasi yang dilakukan di beberapa kota di Papua akhir-akhir ini mendapat reaksi yang keras dan berlebihan dari pihak aparat keamanan. Reaksi keras itu dapat dilihat dari adanya pelarangan aksi demonstrasi, pembubaran aksi demonstrasi, pengejaran para demonstran, hingga penangkapan terhadap sejumlah demonstran. Alasan klasik yang sering digunakan oleh pihak aparat keamanan adalah karena tidak ada izin terhadap aksi demonstrasi tersebut. Padahal masalah sesungguhnya bukan soal izin yang dimaksud tersebut, tetapi adanya kekhawatiran terhadap aspirasi dan perjuangan kemerdekaan Papua dan adanya trauma dekolonisasi Timor Timur yang masih membekas di benak pemerintah Indonesia.

Tetapi sesungguhnya sikap dan tindakan aparat kepolisian tersebut justru menjadi bumerang bagi negara Indonesia sendiri. Dengan bersikap dan bertindak demikian, pemerintah Indonesia melalui aparat keamanannya justru menghancurkan wibawa dan kredibilitasnya sebagai negara demokrasi dan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejumlah pihak, termasuk pihak internasional akan menilai pemerintah Indonesia justru melanggar hak kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008.

Karena itu, sebaiknya pihak pemerintah Indonesia membuka ruang kebebasan menyampaikan pendapat yang seluas-luasnya di Papua, termasuk melakukan aksi demonstrasi. Menghadapi orang Papua yang mempunyai pendapat dan ideologi yang berbeda dengan pemerintah Indonesia tidak semestinya dilakukan dengan cara kekerasan yang justru menjadi bumerang bagi negara Indonesia sendiri. Sebagai negara demokrasi dan negara yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, maka sebaiknya akar masalah Papua diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan berbibawa.
 

Jayapura, 11 Juni 2013

  
Yakobus Dumupa, S.IP
(Sekretaris Pokja Adat MRP)

Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI