Berita Terbaru :
Home » » Pemerintah Harus Fasilitasi Pemetaan dan Penataan Tanah Adat

Pemerintah Harus Fasilitasi Pemetaan dan Penataan Tanah Adat

Written By Odiyai Wuu on Rabu, 10 Desember 2014 | 20.19


DOGIYAI - Konflik masalah kepemilikan tanah ditengah-tengah masyarakat adat kerap muncul saat ini. Penyebabnya dipicu saling klaim soal kepemilikan tanah adat di Tanah Papua. Untuk menyikapi persoalan ini, Fokja Adat, Majelis Rakyat Papua (MRP) di Aula Koteka-Moge, di Dogiyai menggelar sosialisasi pemetaan dan penataan tanah adat Papua di Kabupaten Dogiyai. Turut hadir sejumlah unsur masyarakat, diantaranya para marga pemilik Tanah Adat, Para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, serta Masyarakat dan Para Pemuda di Kabupaten Dogiyai,

Anggota Fokja Adat Majelis Rakyat Papua, Yakobus Dumupa usai pertemuan kepada Bintang Papua, menjelaskan selama ini hampir separuh dari orang Papua menghadapi persoalan tanah. Sekalipun hak kepemilikan tanah adat ada pada orang Papua itu sendiri.
Oleh karena itu dituntut peran dari Pemerintah Daerah setempat agar menjaga perdamaian soal kepemilikan tanah adat di Papua dengan cara memfasilitasi membuat hak kepemilikkan tanah adat masyarakat.

Dikatakan, konflik kepemilikkan tanah sering terjadi antar suku, walaupun skalanya masih kecil, tetapi harus dijaga dengan baik agar konflik tidak meluas. Status kepemilikan tanah adat dikatakan sebagai pemilik tanah adat, jika sejak keberadaan leluhur masyarakat adat membuat batas-batas tanah dengan berpatokan pada pohon besar atau kali (sungai). “Mereka tahu kalau pohon besar  atau gunung pasti ada kali (sungai) atau gunung pasti batas tanah adat, jadi masyarakat sudah mengerti hal itu,” terangnya.

Meskipun batas sudah diakui, tetapi kadang masih menimbulkan konflik. Penyebabnya, antara lain ada suku tertentu yang mengambil hasil hutan seperti kayu bukan pada wilayah adat. Ada juga suku lain yang berkebun bukan pada hak wilayah  adatnya. “Kadang kala tuntutan ekonomi menyebabkan orang harus berkebun atau mencari kayu di daerah yang lebih jauh dari tempat biasanya,” imbuhnya.

Disamping itu, dengan adanya kepentingan pemerintah menyebabkan banyak tanah adat dirampas tanpa ada koordinasi dengan pemilik tanah adat yang sebenarnya. Kondisi seperti ini juga dapat menimbulkan konflik antar suku, atau marga di masyarakat. “Jadi, sebaiknya batas tanah adat harus dibakukan dengan suatu peraturan Pemerintah Daerah setempat agar terhindar dari konflik kepemilikkan tanah adat,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah tidak boleh tinggal diam, namun perlu membuat suatu peraturan dengan cara memfasilitasi pembuatan peta adat, batas tanah secara jelas dan benar. Hal ini penting karena hak masyarakat adat sebagian besar terabaikan, namun hak-hak mereka diambil paksa, termasuk dengan soal pengelolaan hutan dan sumber daya alam lain. Untuk itu, penting penguatan hak mereka, salah satunya dengan melakukan pemetaan dan penataan wilayah tanah adat.

Proses pemetaan dan penataan ini dilakukan dengan cara sosialisasi, untuk mengambil data secara langsung dari masyarakat. Nanti hasilnya dirembukkan dalam komunitas sebelum disahkan komunitas dan diajukan ke Pemerintah Daerah dan selanjutnya diintegrasikan dalam kebijakan tata ruang pemerintah daerah. “Pemetaan dan penataan tanah adat ini penting untuk dilakukan agar batas-batas wilayah tanah adat menjadi jelas,” tandasnya.
Lantas muncul pertanyaan, mengapa pemetaan dan penataan tanah adat penting, karena menurutnya, banyak konflik, penyerobotan lahan, tumpang tindih pengelolaan, konflik batas, konflik penguasaan dan pengaturan sumber daya alam.

Selain itu, menurut Dumupa posisi tawar masyarakat lemah akibat tidak ada bukti tertulis wilayah kelola mereka, dan keterlibatan pemilik tanah adat dalam proses pembangunan daerah itu lemah.

Selain itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Dogiyai wilayah Mapia, Germanus Goo mengatakan, dirinya sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat di Kabupaten Dogiyai Wilayah Lembah Kamu akan menggugat pengguna tanah yang tidak mengantongi surat ijin dari lembaga masyarakat adat khususnya di wilayah adatnya. “Tanah yang telah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai atau suatu perusahaan tertentu yang tidak memiliki surat pelepasan tanah adat, siapapun dia saya akan gugat pengguna tanah tersebut,” tegas Goo. (Her/ari)

Sumber : Bintang Papua
Tanggal : 1 November 2014
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI