Berita Terbaru :
Home » , » Mempersoalkan Pembangunan Kabupaten Dogiyai

Mempersoalkan Pembangunan Kabupaten Dogiyai

Written By Odiyai Wuu on Selasa, 09 Desember 2014 | 23.28

Pembentukan Kabupaten Dogiyai sebagai pemekaran wilayah pemerintahan dari Kabupaten Nabire pada tahun 2008 disambut meriah oleh masyarakat di wilayah Kamuu dan Mapiha yang kini menjadi wilayah Kabupaten Dogiyai. Pembentukan kabupaten tersebut ketika itu membawa harapan baru kesejahteraan dan kemajuan bagi orang Kamuu dan Mapiha. Tetapi dalam perjalanannya justru banyak melahirkan masalah oleh sejumlah pihak. Para politisi dan aparat pemerintahan yang bercita-cita mensejahterakan dan memajukan masyarakat Dogiyai justru menjadi sumber masalah. Masalah yang paling konkrit adalah proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai yang berlarut-larut, penuh teror dan intimidasi, dan menghancurkan sendi-sendi kekerabatan sosial antar sesama orang Kamuu dan Mapiha.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai definitif menghidupkan kembali harapan orang Kamuu dan Mapiha untuk meraih kesejahteraan dan kemajuan hidup. Tetapi nampaknya hal itu tidak serta-merta mewujudkan harapan tersebut karena beberapa masalah:

  1. Penyusunan jabatan eselon II dan III pada jajaran pemerintahan Kabupaten Dogiyai tidak berdasarkan pada profesionalisme, tetapi semata-mata demi kepentingan politik. Ada kesan Bupati dan Wakil Bupati hendak membalas utang finansial dan utang dukungan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai yang lalu.
  2. Akibat dari pengisian jabatan eselon II dan III yang tidak mempertimbangkan profesionalisme, menyebabkan kevakuman kerja dalam jajaran pemerintaha Kabupaten Dogiyai. Para pejabat cenderung tidak disiplin bekerja dan cenderung meninggalkan pekerjaan dan tinggal di perkotaan.
  3. Pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan pembangunan masyarakat tidak dilakukan dengan baik. Hal ini jika berlangsung terus-menerus, maka akan menyebabkan kegagalan pembangunan, sehingga tidak menutup kemungkinan Kabupaten Dogiyai dikategorikan sebagai kabupaten gagal di kemudian hari.
Untuk memperbaiki kondisi yang demikian ini,maka kuncinya ada di tangan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai. Bupati Dogiyai harus membuktikan pernyataannya, yang pernah mengatakan bahwa “pejabat yang alpa tiga kali berturut-turut akan dicopot dari jabatannya’. Faktanya sekarang, banyak pejabat yang justru sudah alpa belasan dan puluhan kali, lalu mengapa Bupati Dogiyai diam?

Masyarakat mempunyai hak untuk mengontrol pemerintah, karena itu saya sarankan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dogiyai untuk mendesak Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai untuk melayani masyarakat dan membangun masyarakat Kabupaten Dogiyai dengan sebaik-baiknnya.

Jayapura, 23 Agustus 2013

Yakobus Dumupa, S.IP
(Sekretaris Pokja Adat MRP)

Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI