Berita Terbaru :
Home » » Majelis Rakyat Papua Akan Memfasilitasi Rakyat Papua Mengevaluasi Otonomi Khusus Papua

Majelis Rakyat Papua Akan Memfasilitasi Rakyat Papua Mengevaluasi Otonomi Khusus Papua

Written By Odiyai Wuu on Selasa, 09 Desember 2014 | 23.23

  1. Pada prinsipnya sebuah produk hukum dalam sebuah negara dibentuk sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia, pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Papua, terutama orang asli Papua sebagai kosekwensi logis dari aspirasi dan perjuangan kemerdekaan Papua pasca-reformasi. Tetapi sebagus apapun sebuah produk hukum, pada waktu tertentu harus dievaluasi kembali. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana implementasi dari kebijakan tersebut, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
  2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diajukan oleh rakyat provinsi Papua melalui MRP dan DPRP dan sesuai dengan ketentuan pasal 78 Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dilaksanakan setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun ketiga sejak diberlakukan, serta mempertimbangkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini menyatakan perlu dilakukannya evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 oleh rakyat Papua, maka MRP akan menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Otonomi Khusus Papua dalam waktu dekat.
  3. Evaluasi Otonomi Khusus Papua ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana implementasi Otonomi Khusus di Papua, apakah berhasil atau gagal.
  4. Untuk keperluan tersebut, maka MRP telah membentuk Tim Kerja Evaluasi Otonomi Khusus yang diketuai oleh Yakobus Dumupa, S.IP dengan beberapa orang anggota MRP, yang dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh sejumlah staf ahli atau akademisi.
  5. Peserta kegiatan tersebut terdiri dari perwakilan orang asli Papua dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat dengan memperhatikan komposisi keterwakilan setiap suku dan wilayah adat yang ada di Tanah Papua, dan sejumlah tokoh orang asli Papua sebagai peserta khusus, anggota MRP di Provinsi Papua dan Provinsi Papua. Perlu kami tegaskan bahwa mengenai perwakilan orang asli Papua dari masing-masing kabupaten/kota adalah mereka yang benar-benar mewakili masyarakat adat, bukan mereka yang tergabung dalam lembaga adat “gadungan” yang selalu mengatasnamakan orang asli Papua selama ini.
  6. Berkaitan dengan rencana kegiatan tersebut, kami berharap agar seluruh orang asli Papua dapat memberikan dukungan yang semaksimal mungkin agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan orang asli Papua dapat menilai sejauh mana implementasi Otonomi Khusus selama ini.
    Jayapura, 06 Juni 2013


    Yakobus Dumupa, S.IP

    (Ketua Tim Kerja Evaluasi Otonomi Khusus Papua)

Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI