Berita Terbaru :
Home » » Evaluasi Otsus Juga Perlu Dilakukan Orang Asli Papua

Evaluasi Otsus Juga Perlu Dilakukan Orang Asli Papua

Written By Odiyai Wuu on Rabu, 17 Desember 2014 | 02.49

MRP dan MRPB saat Evaluasi Otsus Bersama di Jayapura Papua
JUBI – Evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua seharusnya tak hanya dilakukan pemerintah, yang tentu hasilnya pasti sesuai dengan cara pandangnya sendiri. Evaluasi juga harus dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP), bukan sekadar untuk membuktikan Otsus telah berhasil atau gagal, tapi lebih penting untuk memahami apa yang dirasakan oleh OAP yang menjadi obyek utama dalam pelaksanaan Otsus. Hal itu diungkapkan Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2011-2016, Yakobus Dumupa, S.IP kepada tabloidjubi.com, Minggu (29/1) siang.

Adanya pro dan kontra berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan implementasi Otsus, kata dia, harus dibuktikan. Untuk membuktikannya, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan mendasar. “Selain evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah yang tentu hasilnya pasti sesuai dengan cara pandangnya, sebaiknya evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dilakukan oleh Orang Asli Papua sesuai dengan cara pandangnya juga,” kata Yakobus.

Otonomi Khusus Papua lahir pada tahun 2001 dengan landasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagai jawaban atas tuntutan dan perjuangan rakyat Papua untuk merdeka, lepas dari kekuasaan negara Indonesia, dengan harapan agar orang Papua dapat hidup aman, damai dan sejahtera di atas tanah leluhurnya sendiri. “Tetapi hampir semua OAP berpendapat bahwa Otsus ini tidak menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Karena itu, berbagai aksi penolakan terhadap Otonomi Khusus Papua terus bergema hingga hari ini,” katanya.

Hingga kini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu gemar mengklaim bahwa Otonomi Khusus telah dan akan berhasil mensejahterakan Orang Asli Papua. Klaim itu pasti dibantah oleh Orang Asli Papua. “Nah, untuk membuktikan pro dan kontra itu, menurut saya perlu dibuktikan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus,” kata Yakobus.

Setelah menemukan hasil evaluasi versi pemerintah maupun versi OAP, menurut Yakobus, barulah dicarikan solusinya. “Solusi atas evaluasi tersebut jangan hanya lahir atas kemauan atau arogansi pemerintah pusat, tetapi atas kesepakatan bersama antara pemerintah dan Orang Asli Papua,” kata penulis buku “Berburu Keadilan di Papua” itu.

Ia berpendapat, jika Otsus masih diberlakukan tanpa adanya evaluasi secara mendasar dan menyeluruh oleh OAP, maka itu ibarat berusaha menghidupkan kembali “bangkai tikus” yang sudah mati dan membusuk. “Soalnya, sejauh yang saya pahami, Otonomi Khusus Papua sekarang sudah menjadi sebuah kebijakan yang hanya layak dibuang ke tempat sampah,” katanya. (Jubi/MY)

Sumber : Tabloid Jubi
Tanggal : 30 Januari 2012
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI