Berita Terbaru :
Home » , » Empat Catatan Penting untuk Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Rangka Penyusunan Kabinet Pemerintahan Kabupaten Dogiyai

Empat Catatan Penting untuk Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Rangka Penyusunan Kabinet Pemerintahan Kabupaten Dogiyai

Written By Odiyai Wuu on Selasa, 09 Desember 2014 | 23.04

Setelah selesai dilakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai beberapa waktu lalu, maka (sebagaimana pada umumnya) dalam waktu dekat atau lambat akan dilakukan penyusunan “kabinet” (pengangkatan/penempatan para Kepala SKPD di lingkup Pemeritahan Kabupaten Dogiyai). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal ini merupakan Hak Prerogatif Bupati yang melekat pada jabatannya; dimana Bupati punya hak penuh untuk memberhentikan atau memilih dan mengangkat para Kepala SKPD sebagai pelaksana teknis-operasional kebijakan Pembangunan Kabupaten Dogiyai kedepan.
Berkaitan dengan hal itu, maka agar menjadi wacana dan bisa perlu disampaikan kepada Bupati Kabupaten Dogiyai oleh siapa saja, maka saya ingin menyampaikan empat hal sebagai bahan pertimbangan yang saya nilai penting untuk diperhatikan oleh Bupati Kabupaten Dogiyai.

Pertama, penempatan jabatan para Kepala SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Dogiyai hendaknya tidak semata-mata dilandasi oleh kepentingan (atau sebut saja “utang politik”) sebagai wujud “balas jasa” dan/atau “balas dendam” dari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai yang lalu. Artinya, entah lawan atau kawan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai sepanjang memenuhi syarat kepangkatan, kemampuan serta pengalaman kerja, maka dapat diangkat untuk menduduki jabatan Kepala SKPD tertentu.

Kedua, penempatan jabatan para Kepala SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Dogiyai hendaknya memperhatikan keseimbangan kemampuan intelektual, kemampuan emosional, dan kemampuan spritual. Hal ini penting agar tidak menempatkan seseorang/sejumlah orang menjadi Kepala SKPD secara gegabah yang pada akhirnya justru akan menjadi beban atau penghambat implementasi kebijakan Pembangunan Kabupaten Dogiyai kedepan.

Ketiga, penempatan jabatan para Kepala SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Dogiyai hendaknya memperhatikan keseimbangan antara wilayah Kamuu dan Mapiha/Mapisa, sebagai dua wilayah sub-suku Mee yang kebetulan masuk dan disatukan kedalam wilayah politik dan administrasi pemerintahan Kabupaten Dogiyai. Sebaiknya menghilangkan (atau setidaknya meminimalisir) kesenjangan yang selama ini gemar dibangun oleh sejumlah pihak, yang pada akhirnya akan memecah-belah orang Mee di kabupaten ini.

Keempat, penempatan jabatan para Kepala SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Dogiyai hendaknya memperhatikan keseimbangan antara orang asli Dogiyai, orang asli Papua yang berasal dari kabupaten dan/atau suku lainnya, dan orang non-Papua (para migran). Hal ini memang sebuah diskriminasi, tetapi sesuai dengan konstitusi hal ini disebut “diskriminasi positif” untuk membantu memajukan/mengembangkan kelompok suku atau komunitas (asli) tertentu yang dianggap masih tertinggal atau belum tersentu pembangunan secara memadai.

Secara pribadi saya akan menyampaikan keempat hal ini kepada Bupati Kabupaten Dogiyai sebagai bahan pertimbangan, tentu tidak dalam upaya mengintervensi Hak Prerogatif beliau. Dan kepada Bapak/Ibu dan Saudara/i juga diharapkan untuk mewacanakan dan menyampaikan keempat hal ini kepada Bupati Kabupaten Dogiyai (sekali lagi, tetapi tanpa bermaksud mengintervensi Hak Prerogatif beliau).
Jayapura, 21 Januari 2013 

Yakobus Dumupa, S.IP
(Sekretaris Pokja Adat MRP) 

Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI