Berita Terbaru :
Home » » Dumupa: Tutup Saja Pertambangan Emas Ilegal Degeuwo!

Dumupa: Tutup Saja Pertambangan Emas Ilegal Degeuwo!

Written By Odiyai Wuu on Rabu, 17 Desember 2014 | 02.10

Pertambangan Emas Ilegal Degeuwo
JAYAPURA-JUBI – Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2011-2016, Yakobus Dumupa, S.IP menyatakan mendukung sikap masyarakat dan beberapa elemen yang menuntut kepada pemerintah agar lokasi pertambangan emas ilegal Degeuwo segera ditutup.

“Pertambangan emas di Degeuwo termasuk pertambangan ilegal karena kegiatan operasionalnya dilakukan tanpa ijin resmi pemilik hak ulayat dan pemerintah. Oleh karena itu, harus segera ditutup,” ujarnya kepada tabloidjubi.com, Selasa (20/9).

Tuntutan aspirasi masyarakat pemilik hak ulayat tanah sekitar lokasi pertambangan emas Degeuwo yang kemudian dipertegas dengan hasil seminar sehari di Nabire, Selasa (13/9) lalu, kata Dumupa, sudah cukup jelas untuk adanya sebuah kebijakan menutup pertambangan emas tersebut.

“Pertambangan emas di Degeuwo merupakan wujud nyata bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran hak kepemilikan tanah dan hak hidup masyarakat pemilik hak ulayat tanah di sekitar lokasi pertambangan emas ilegal Degeuwo,” ungkap Jack.
Selain itu, pertambangan emas di Degeuwo menjadi “lokasi maksiat”. Kegiatan perjudian dan persundalan berkembang dengan pesat, yang ditandai dengan pendropan wanita tuna susila, pembangunan bar, diskotik dan tempat biliard.

“Para penambang ilegal, pengusaha ilegal, WTS dan pihak-pihak yang mendukung dan melindung kegiatan pertambangan emas ilegal itu segera meninggalkan Degeuwo, karena mereka tergolong sebagai manusia yang tak beradab dan tak berperikemanusiaan,” ujar Anggota MRP dari Wilayah Pemilihan V (Nabire, Dogiyai, Deiyai dan Paniai).

Ia juga menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nabire, Paniai dan Intan Jaya segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghentikan kegiatan pertambangan emas ilegal di Degeuwo.

Senada diungkapkan Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John NR Gobay. Menurutnya, upaya penutupan lokasi Degeuwo perlu disikapi semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan maupun pengusaha dan perusahaan yang sedang beroperasi di lokasi pendulangan.

“Sikap masyarakat sudah jelas, sekarang tinggal kebijakannya untuk eksekusi di lapangan,” ujar Gobay.

Jack Dumupa menambahkan, “Jika pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya tidak mengambil sikap untuk menghentikan kegiatan pertambangan emas ilegal dan orang-orang yang saya sebutkan tadi itu tidak meninggalkan Degeuwo, maka masyarakat pemilik hak ulayat bisa mencari solusi lewat jalur hukum atau jalur-jalur lain secara beradab demi menegakan harga dirinya.”

Ditegaskan, jika pertambangan emas ilegal itu masih terus beroperasi secara ilegal, maka Otonomi Khusus boleh dikatakan gagal, karena kebijakan Otonomi Khusus tidak mampu memihak, melindungi dan memberdayakan orang asli Papua di tanah leluhurnya (Jubi/Markus).

Sumber : Tabloid Jubi
Tanggal : 23 September 2011
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI