Berita Terbaru :
Home » » Demokrasi Tidak Harus Langsung : Masalah, Dampak Dan Solusi Pemilihan Kepala Daerah Di Papua

Demokrasi Tidak Harus Langsung : Masalah, Dampak Dan Solusi Pemilihan Kepala Daerah Di Papua

Written By Odiyai Wuu on Kamis, 04 Desember 2014 | 08.02

Demokrasi Tidak Harus Langsung : 
Masalah, Dampak Dan Solusi Pemilihan Kepala Daerah Di Papua

Judul :
Demokrasi Tidak Harus Langsung: Masalah, Dampak, dan Solusi Pemilihan Kepala Daerah di Papua

Penulis :
Yakobus Odiyaipai Dumupa

Penerbit :
Lembaga Pendidikan Papua (LPP)

Tahun terbit :
2013

Sekilas Isi Buku :
Gagasan untuk menulis buku ini berawal dari rasa keprihatinan – sebaiknya saya menyebutnya rasa ”sakit hati” – saya menyaksikan berbagai masalah, terutama tindakan anarki, yang akhir-akhir ini terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung di Papua. Beberapa kasus yang menambah rasa ”sakit hati” saya diantaranya adalah sengketa kewenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Provinsi Papua (sebagai institusi, bukan personal), ”perang suku” dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Puncak dan kabupaten Tolikara – dimana puluhan orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka dan sejumlah fasilitas umum dan rumah warga dirusak/dibakar massa, dan sengketa atau penyimpangan aturan dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di beberapa Kabupaten – seperti kabupaten Dogiyai, kabupaten Deiyai, kabupaten Kepulauan Yapen, kabupaten Mamberamo Tengah, kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Paniai. Dimana semuanya ini bukan menciptakan kehidupan yang demokratis, tetapi justru menciptakan kehidupan yang anarki. Sebuah capaian cita-cita yang meleset dari gagasan besar penciptaan kehidupan yang demokratis di Indonesia pasca Reformasi.

Berbagai masalah, terutama tindakan anarki, dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di Papua ini sebagiannya kebetulan terjadi bersamaan dengan sedang dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka saya berpikir alangkah baiknya saya menggunakan hak dan wewenang saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mengajukan usul gagasan dalam upaya mencari solusi atas berbagai masalah, terutama tindakan anarki, yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di Papua. Akhirnya, saya merumuskan gagasan dengan menulis naskah  buku ini, yang saya kerjakan dalam kurun waktu tiga hari. Gagasan dalam buku ini, waktu itu saya beri judul ”Permasalahan dan Solusi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Papua: Usulan untuk Menyelesaikan ‘Tradisi’ Konflik Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Papua.”

Gagasan itu sempat kami sampaikan kepada Depdagri RI, Komisi II DPR RI, dan pihak terkait lainnya, dengan harapan agar usulan gagasan ini dapat dipertimbangkan untuk diakomodir dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, entah mau dipertimbangkan dan diakomodir atau diabaikan adalah hak Depdagri RI dan DPR RI sebagai pihak yang berwenang untuk merancang dan menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menyadari bahwa upaya menghentikan – atau setidaknya meminimalisir – segala permasalahan, terutama tindakan anarki, dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di Papua harus dilakukan terus-menerus, maka saya merasa perlu untuk menerbitkan buku ini sebagai salah satu upayanya. Buku ini saya beri judul ”Demokrasi Tidak Harus Langsung” sebagai kontra dari gagasan dan praktek ”Demokrasi Langsung” yang justru melahirkan berbagai masalah, terutama tindakan anarki.

Intisari gagasan “Demokrasi Tidak Harus Langsung” adalah bahwa Demokrasi Langsung yang diwujudkan dalam kegiatan Pilkada Langsung belakangan ini bukanlah sesuatu yang harga mati. Penciptaan kehidupan yang demokratis di Indonesia harus dilakukan secara fleksible, dengan mengutamakan penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan adat-istiadat masing-masing suku dan/atau komunitas. Mengingat bahwa tingkat kemajuan setiap suku dan/atau komunitas di Indonesia beraneka ragam, maka penerapan sistem demokrasi pun harus disesuaikan dengan tingkat kemajuan tersebut, karena sejatinya Demokrasi Langsung juga bukanlah budaya Indonesia. Intinya, perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia harus sejalan dengan perkembangan dan tingkat kemajuan masyarakat.

Secara khusus, penerapan Demokrasi Langsung yang dipraktekkan dalam Pilkada Langsung di Papua sebaiknya diubah, dengan memperhatikan karakteristik budaya dan adat-istiadat yang dianut oleh mayoritas orang asli Papua. Mengingat mayoritas orang asli Papua masih mengakui kepemimpinan suku dan/atau komunitasnya dan mengakui serta mematuhi keputusan pimpinan suku dan/atau komunitasnya, maka sebaiknya Pilkada di Papua dilakukan dengan sistem perwakilan. Dan itu tentu demokratis. Buku ini menawarkan gagasan dan praktek untuk menciptakan kehidupan yang demokratis yang khas dan unik di Papua – karena melibatkan perwakilan masyarakat partai politik dan masyarakat adat/komunitas suku – sesuai dengan karakteristik budaya dan adat-istiadat mayoritas orang asli Papua, yang keberadaannya dijamin dan diakui melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Saya menulis buku ini dengan menggunakan hati nurani saya sebagai manusia dan menggunakan hak, tugas dan wewenang saya sebagai anggota MRP dengan dua harapan. Pertama, semoga buku ini dapat dijadikan referensi untuk merumuskan kebijakan yang ”membumi” sesuai dengan karakteristik budaya dan adat-istiadat orang asli Papua dalam menciptakan kehidupan yang demokratis. Kedua, semoga buku ini menjadi bahan pendidikan politik bagi rakyat Papua untuk menciptakan kehidupannya yang demokratis sesuai dengan karakteristik budaya dan adat-istiadatnya sendiri.

Yakobus Odiyaipai Dumupa


 
Cover Buku : Demokrasi Tidak Harus Langsung :   Masalah, Dampak Dan Solusi Pemilihan Kepala Daerah Di Papua




Share this post :

Komentar Anda :

+ komentar + 1 komentar

10 Desember 2014 18.58

KAK buku ini ADA SISA atau tidak.?

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI