Berita Terbaru :
Home » » Buying Time Diplomacy: Liku-Liku Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat (Kasus Suaka Politik Papua Barat Di Australia)

Buying Time Diplomacy: Liku-Liku Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat (Kasus Suaka Politik Papua Barat Di Australia)

Written By Odiyai Wuu on Rabu, 03 Desember 2014 | 23.48

Buying Time Diplomacy:
Liku-Liku Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat
(Kasus Suaka Politik Papua Barat Di Australia)

Judul : 
Buying Time Diplomacy: Liku-liku Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat (Kasus Suaka Politik Papua Barat di Australia

Penulis : 
Yakobus Odiyaipai Dumupa

Pengantar : 
George Junus Aditjondro

Penerbit : 
Java Media, Yogyakarta

Tahun terbit : 
2007

Sekilas Isi Buku : 
Gugatan pelanggaran hak asasi manusia dan pandangan kebangsaan-kenegaraan oleh
rakyat Papua Barat kepada negara Indonesia dan para pendukungnya tidak muncul secara
tiba-tiba, tetapi melalui proses pembentukan nasionalisme Papua Barat yang panjang.
Proses tersebut telah mengantar rakyat Papua Barat sampai pada perjuangan
kemerdekaanya untuk lepas dari kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Perjuangan kemerdekaan tersebut kini bukan menjadi rahasia lagi, kerena telah mendunia.
Tetapi negara Indonesia masih tetap berpegang teguh pada prinsip kenegaraannya bahwa
Papua Barat adalah bagian sah dari wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. 

Dua pandangan politik yang berbeda ini telah mengantarkan masing-masing pihak –
tentunya dengan pendukungnya – untuk terlibat dalam pertikaian politik yang
berkepanjangan. Pertikaian politik tersebut telah melahirkan wabah pembantaian rakyat
Papua Barat oleh pemerintah dan militer Indonesia. Wabah pembantaian ini selain
dilakukan untuk meredam dan/atau mematikan nasionalisme Papua Barat, juga untuk
mengamankan operasional perusahaan-perusahaan multi-nasional. Namun, kenyataan
menunjukkan bahwa nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan Papua Barat malah
berkembang dengan pesat, dengan prestasi-prestasi politik yang tidak dapat diremehkan
lagi. Semakin dibabat semakin merambat! Akibatnya, negara Indonesia yang mengklaim diri
sebagai pemilik sah Papua Barat merasa sangat khawatir, sementara rakyat Papua Barat
semakin meningkatkan intensitas perjuangannya untuk merdeka. 

Larinya 43 warga Papua Barat ke Australia untuk mencari suaka politik tidak dapat
dipandang sebagai sebuah tindakan kebetulan tanpa alasan, atau sebuah tindakan
pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memandang
persoalan tersebut secara bijak, maka persoalan Papua Barat dalam “bingkai” Negara
Kesatuan Republik Indonesia harus dinilai secara utuh dan menyeluruh. Persoalan suaka
politik muncul sebagai reaksi atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh
pemerintah dan militer Indonesia di Papua Barat, dan sebagai bukti bangkitnya
nasionalisme Papua Barat dalam menggugat pandangan kebangsaan-kenegaraan
Indonesia, terutama proses di-Indonesia-kannya bangsa Papua Barat. Pelanggaran hak
asasi manusia dan pandangan kebangsaan-kenegaraan Indonesia atas Papua Barat ini
saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lain. Buktinya, pelanggaran hak asasi
manusia juga ikut menyuburkan gugatan kebangsaan-kenegaraan Indonesia, sebaliknya
gugatan kebangsaan-kenegaraan Indonesia oleh rakyat Papua Barat telah melahirkan
pelanggaran hak asasi manusia hingga berdampak pada terjadinya genosida yang
menimpa orang Melanesia di Papua Barat. 

Para pencari suaka politik yang lari ke Australia merupakan sekelompok rakyat Papua Barat yang sadar tentang pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa dirinya dan bangsanya. Karena itu, pelarian mereka adalah wujud gugatannya terhadap negara Indonesia dan para pendukungnya yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat. Tetapi kesadaran dan gugatan semacam ini tidak diinginkan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga mereka selalu mengambil tindakan yang tegas, termasuk di dalamnya menimbulkan rasa tidak aman dan ancaman pembunuhan terhadap setiap aktivis kemerdekaan Papua Barat.
Dalam kondisi demikian, sesungguhnya tidak ada titik temu antara semua pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah Indonesia yakin dengan pandangan “kepemilikan” Papua Barat sebagai bagian dari wilayah negaranya, sementara rakyat Papua Barat yakin dengan pandangannya bahwa mereka harus merdeka dari kekuasaan (penjajahan) Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam upaya untuk mempertemukan berbagai pihak, terutama antara Pemerintah
Indonesia dan rakyat Papua Barat inilah buku ini ditulis. Buku ini menjelaskan akar masalah
yang sesungguhnya, terutama masalah suaka politik dan berbagai dinamika yang
menyertainya secara obyektif, tanpa mempunyai kepentingan untuk apa dan siapa.
Saya sadar bahwa apapun yang terjadi, Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua Barat
harus bertemu pada sebuah titik temu. Namun, saya juga sadar bahwa titik temu tersebut
tidak pernah muncul atau berusaha untuk dimunculkan jika masing-masing pihak “keras
kepala” dengan padangan politiknya masing-masing. Walaupun demikian, sejujurnya harus
diakui bahwa rakyat Papua Barat sangat membuka diri untuk menyelesaikan masalah
Papua Barat secara jujur, adil dan benar, tetapi ironisnya Pemerintah Indonesia selalu
menghindar dari kemauan rakyat Papua Barat tersebut. 

Lebih parah lagi, Pemerintah Indonesia terkesan untuk menyederhanakan masalah Papua
Barat. Masalah nasionalisme kemerdekaan Papua Barat selalu disederhanakan menjadi
masalah kegagalan pembangunan, masalah ketidakadilan, kemiskinan, dan lainnya,
dengan tetap berpegang teguh pada prinsip integritas Papua Barat dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap telah final. Ini yang sangat menjengkelkan,
sehingga perlu disayangkan!

Yang tidak kalah penting, buku ini saya tulis untuk mengobati penyakit “budaya lupa” yang
diidap selama ini oleh rakyat Papua Barat dan rakyat Indonesia. Maka masing-masing pihak
harus menyadari untuk tidak menderita penyakit budaya lupa bahwa masalah Papua Barat
harus diselesaikan secara jujur, adil dan benar apapun konsekwensi yang harus ditanggung
pasca penyelesaian masalah tersebut. Jika hal ini tidak ditempuh, maka saya yakin
masalah Papua Barat akan bertambah rumit bersamaan dengan bangkitnya nasionalisme
Papua Barat yang semakin tinggi, yang diimbangi dengan kenekatan Pemerintah Indonesia
untuk mempertahankan Papua Barat sebagai wilayah negaranya dengan berbagai cara.

Yakobus Odiyaipai Dumupa

Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI