Berita Terbaru :
Home » » UP4B Sebagai Bukti Kebingungan Pemerintah Membangun Rakyat Papua

UP4B Sebagai Bukti Kebingungan Pemerintah Membangun Rakyat Papua

Written By Odiyai Wuu on Sabtu, 29 November 2014 | 19.46

Saya ingin menyampaikan beberapa pernyataan tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) yang menyebabkan munculnya berbagai reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat Papua.

Pertama, UP4B adalah bukti kebingungan Pemerintah untuk membangun rakyat Papua. Lihat saja, berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah dari tahun ke tahun untuk membangun rakyat Papua, tetapi kebijakan-kebijakan tersebut justru tak berhasil membangun rakyat Papua. Setelah masa Reformasi, rakyat Papua diberi Otonomi Khusus, tetapi tak berhasil. Kemudian diberi sejumlah Inpres yang kontroversial dan merugiakan orang asli Papua, tetapi tak berhasil. Sekarang diberi Perpres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B). Saya yakin kebijakan UP4B juga akan gagal implementasikan di Papua. Ini menjadi indikasi Pemerintah sedang kebingungan membangun rakyat Papua.

Kedua, semua kebijakan ini tidak pernah berhasil karena tiga masalah pokok. Masalah pertama, harus diakui bahwa mayoritas rakyat Papua menghendaki untuk merdeka, lepas dari kekuasaan Negara Indonesia. Karena itu, mereka tak mempunyai niat yang baik untuk menerima berbagai kebijakan Pemerintah untuk membangun mereka. Masalah kedua, rakyat Papua, termasuk wakilnya di DPRP dan MRP tidak pernah diminta pendapat mengenai berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah untuk membangun rakyat Papua. Kebijakan-kebijakan tersebut justru terlihat arogan dan sok tahu dari Pemerintah. Masalah ketiga, Pemerintah tidak mempunyai kemauan baik untuk membangun rakyat Papua. Semua kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah cenderung menguntungkan dirinya sendiri, yang secara politik hanya untuk kepentingan integrasi Papua ke dalam Negara Indonesia, dan secara ekonomi tanah Papua hanya dijadikan lahan untuk mencari makan.

Ketiga, menyadari gonta-ganti kebijakan Pemerintah yang tidak mempunyai nilai guna bagi pembangunan rakyat Papua, maka Pemerintah perlu segera melakukan dua hal. Pertama, segera melakukan dialog secara terbuka antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia, yang harus dimediasi oleh pihak ketiga. Kedua, dalam rangka dialog tersebut, Pemerintah harus membatalkan semua kebijakan yang diterapkan di Papua untuk membangun rakyat Papua.

Ketiga hal ini hendaknya menjadi perhatian serius dari Pemerintah dan  harus ditanggapi secara bijaksana, tanpa memaksakan kehendak dan arogansinya sebagaimana selalu dilakukan selama ini. Jika tanpa itu, maka Pemerintah dari waktu ke waktu akan terus bingung membangun rakyat Papua, yang sama artinya dengan memusnahkan rakyat Papua secara sistematis.

Jayapura, 24 November 2012

Yakobus Dumupa, S.IP
(Sekretaris Pokja Adat MRP)
Share this post :

Komentar Anda :

Posting Komentar

 
Hak Cipta © 2016 ODIYAI WUU.COM | Website Pribadi DUMUPA ODIYAIPAI